Diduga Money Politik, FPD Desak Bawaslu Diskualifikasi AGK-YA

  • Bagikan
Aksi FPD di depan Kantor Bawaslu Pulau Taliabu

BOBONG – Forum Peduli Demokrasi (FPD) Kabupaten Pulau Taliabu, melakukan unjuk rasa di depan kantor Bawaslu Pulau Taliabu mendesak Bawaslu segera mengusut kasus dugaan pelanggaran Pemilu berupa money politik yang dilakukan tim sukses calon gubernur petahana Abdul Ghani Kasuba-M Al Yasin Ali (AGK-YA) yang terjadi di wilayah Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Salah satu orator, Alfikram Fitra dalam orasinya mendesak Bawaslu Pulau Taliabu segra tindak lanjut dugaan money politik di wilayah PSU. Sebab perbuatan itu dinilai mencedrai demokrasi di Pulau Taliabu, sehingga harus dilakukan PSU kembali.

“Kami minta Bawaslu segera mengeluarkan rekomendasi PSU di wilayah Kecamatan Taliabu Barat,” teriak Alfikram, Kamis (18/10/2018).

Alikram menambahkan, tindakan money politik sudak tentu sangat dilarang dalam pesta demokrasi sebagaimana tercantum dalam aturan yang berlaku di Indonesia. Namun hal ini dilakukan Tim Paslon AGK-YA dan patut disikualifikasi sebagai peserta Pilgub Malut.

“Kami juga meminta pada Bawaslu untuk segera mendiskualifikasikan paslon nomor urut 3 karena telah banyak melakukan pelanggaran Pemilu di wilayah Kecamatan Taliabu Barat dan dianggap sudah mencederai asas demokrasi,” tegasnya.

Terpisah, Komusioner Bawaslu Malut, Masita Nawawi mengaku dugaan pelanggaran tersebut kini ditelusuri dan dilakukan pengkajian serta identifikasi pelanggaran, apakah masuk ranah sanksi administrasi atau tindak pidana. Bawaslu melakukan pencocokan data dan pastinya tetap merespon atau menindaklanjuti semua laporan yang diterim pihaknya.

“Berikan kami waktu untuk kami selesaikan kasus ini, kami Bawaslu Provinsi,Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu RI, kami semua bekerja. Kami tidak tinggal diam dalam masala ini,” ungkap  Masita saat hearing dengan massa aksi.

Untuk mengungkap kebenaran laporan, pihaknya segera memanggil seluruh penyelenggara baik Panwascam maupun KPPS dan PPS, untuk memberikan keterangan. Bahkan selama proses PSU, Bawaslu menerima banyak laporan dugaan pelanggaran Pemilu.

“Di wilayah PSU yang tidak bisa dijangkau juga terjadi pelanggaran yang sama atau tidak kerena sejauh ini banyak sekali laporan pelanggaran yang diterima Bawaslu Pulau Taliabu,” terangnya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut