KPPI Desak Polda Lidik Dugaan Pemalsuan e-KTP di Halbar

  • Bagikan
Sejumlah e-KTP ilegal yang diterbitkan Dukcapil Halbar H-2 jelang PSU

TERNATE – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Korps Pejuang Pemuda Pemudi Indoneaia (KPPI) mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara (Malut) segera menyelidiki dugaan kasus pemalsuan e-KTP yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan  Catatan Sipil (Dukcapil) di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) jelang H-2 Pemungutan Suara Ulang (PSU) di enam Desa.

Ketua DPD KPPI Malut, Muhammad Saifudin menuturkan, e-KTP yang diterbitkan Dukcapil Halbar jelang H-2 PSU Pilgub di enam Desa untuk kepentingan Paslon nomor urut 3 Abdul Ghani Kasuba dan M AlYasin Ali (AGK-YA) merupakan e-KTP  ilegal, karena NIK-nya tidak teregister.

“Enam desa itu ditolak oleh Mendagri karena status wilayahnya masuk pada daerah teritorial Halmahera Utara, artinya kalau amar putusan  Mahkamah Konstitusi memerintahkan PSU di Halbar dan kemudian menggunakan e-KTP Halbar, maka bertentangan dengan anjuran Mendagri soal satatus wilayah dan kependuduk enam desa,” ujar Saifudin kepada sejumlah wartawan, Senin (22/10/18).

Menurutnya, e-KTP ilegal ini ditemukan pada enam desa dalam momentum PSU dan dijadikan ajang kepentingan politik. DPD KPPI Malut mendesak Polda segera memeriksa Kepala Dukcapil Halbar, Andi Pilly sebagai penanggungjawab atas pemalsuan identitas ini.

“DPD KPPI mendesak Polda Malut segera tangkap dan adili Kepala Dinas Catatan Sipil Halbar, Andi Pilly dan meminta  Bupati Halbar Dany Missy dan Menteri Dalam Negeri Tjahya Kumolo harus bertanggung jawab penuh atas penerbitan e-KTP yang tidak memiliki nomor register dan NIK ini,” tegasnya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut