Massa AHM-RIVAI Tuntut Kapolda Angkat Kaki dari Malut

  • Bagikan
Massa pendukung AHM-RIVAI kembali menggelar unjuk rasa

TERNATE – Massa simpatisan pendukung pasangan calon gubernur wakil gubernur Maluku Utara (Malut), Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar (AHM-RIVAI), kembali menggelar unjur rasa di sejumlah tempat di Kota Ternate, mulai depan RRI Cabang Ternate,KPU Malut, Bawaslu Malut dan Polda Malut. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes pelanggaran PSU yang terjadi 17 Oktober lalu.

Di depan Markas Mapolda Malut massa aksi menuntut Kapolda Malut, Brigjen Pol M Naufal Yahya agar segera angkat kaki dari Malut. Sebab dalam pesta demokrasi, Kapolda dinilai teleh berpihak kepada salah satu Paslon yakni Abdul Ghani Kasuba-M Al Yasin Ali (AGK-YA).

Salah Satu Orator Aksi AHM-RIVAI, Mujur Somadoyo mengatakan, Kapolda adalah bagian pengendali tertinggi komando pasukaan Polda. Namun tidak sukses mengawal proses demokrasi, bahkan pula diduga kuat menjadi biang kerok merusak demokrasi.

“Tidak ada hasil analisa intelejen bahwa PSU di tiga lokasi yang berbeda itu berpotensi kacau, semuanya normal dan aman-aman saja. Namun dimasukan pasukan BKO dari luar, kalau kemudian pasukan itu dilakukan pada tataran yang normal dan tidak menimbulkan rasa takut serta ancaman psikologis maka boleh dilakukan. Hanya saja fakta di lapangan menunjukan normal saja melainkan alat negara yang digiring untuk menciptakan situasi kondisi di daerah itu seakan-akan tidak aman, sehingga masyarakat pun merasa ketakutan,” ungkap Mujur, Kamis (25/10/2018).

Mujur menduga, situasi dan kondisi yang dilakukan oleh aparat kemanan di lapangan berkontrisbusi tindakan tindak pidana Pemilu oleh Paslon AGK-YA.

“Kami memiliki bukti itu, ada aparat yang bagi-bagi undangan seakan-akan bertindak sebagai KPPS. Bahkan AGK itu masuk ke TPS bajalan dari meja-ke meja KPPS, ini pengalaman berdemokrasi pun tidak ada satu pun yang melakukan ini melainkan hanyalah AGK,” kata Mujur.

Ini dilakukan, sambung Mujur, karena Paslon AGK-YA serta kelompoknya merasa aman dan dilindungi aparat sehingga melakukan hal-hal yang tidak baik. Mujur juga menuturkan, potensi dengan BKO pasukan yang menciptakan situasi mencekam lahirlah sebuah TPS di Halbar mengunakan gedung sekolah yang tertutup, bahkan jendelanya saja ditutup mengunakan gorden sehingga orang tidak bisa masuk.

“Apakah ini wajah demokrasi yang benar, kan tidak harus, perlu ada transparansi dan terbuka untuk umum. Kenapa TPS direkayasa sedemikian rupa, bahkan ada 1 kotak yang dilarikan di luar arena PSU yakni Haltim, kami dari Tim AHM-RIVAI mempunyai bukti yang cukup, sehingga ini menjadi tanggung jawab Kapolda. Sebab Kapolda adalah bagian pengendali tertinggi komando pasukaan Polda Maluku Utara tidak sukses mengawal proses demokrasi,” tegas Mujur.

Selian itu, terdapat 1.000 KTP Bodong yang digunakan dalam PSU versi Halbar dengan nomenklatur Kecamatan Jailolo Timur. Massa AHM-RIVAI juga mendesak Bawaslu segera mendiskualifikasi Paslon AGK-YA yang secara terang-terangan terlibat money politik.

“Bawaslu harus deskualifikasi AGK-YA dalam PSU ini dan Kapolda secara moril harus tinggalkan Maluku Utara,” pintahnya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut