Tiga Kali Cuekin Permintaan KUA-PPAS, DPRD Panggil TPAD

  • Bagikan
Rapat Koordinasi DPRD dan TAPD Pulau Morotai

DARUBA –  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Morotai, memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menggelar rapat koordinasi terkait lambatnya penyampaian dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2019 dari Pemda ke DPRD.

“Kami (DPRD) sudah tiga kali menyurat ke TAPD untuk segera mengajukan dokumen KUA-PPAS agar dilakukan pembahasan oleh Tim Banggar, namun ketiga surat yang kami layangkan itu tidak digubris oleh TAPD. Sehingga lembaga DPRD langsung mengambil langka dan memanggil mereka untuk dilakukan rapat koordinasi,” ungkap Wakil DPRD Pulau Morotai, Rasmin Fabanyo kepada sejumlah awak media, Jumat (16/11/2018).

Menurutnya, masalah dokumen KUA-PPAS ini DPRD sudah berulang-ulang kali menyampaikan ke TPAD agar segera diajukan sehingga dilakukan pembahasan. Banmus DPRD menjadwalkan Senin (19/11) pekan akan segera dibuat tahapan pembahasan.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Pulau Morotai, Mic Bill Abd Azis mengaku dalam rapat koordinasi dengan TAPD, Komisi I menekankan kepada Pemda apapun yang berkaitan dengan roda pemerintah harus dapat berkoordinasi dengan DPR, sehingga kesalahan-kesalah kemarin jangan lagi terulang kembali.

“Karena di pemerintah itu semua bagian sudah disiapkan dan jangan lagi ada alasan kenah pinalti. Dan kami meminta agar KUA-PPAS segera dimasukan, jangan anda mengikuti mau pimpinan kalian, terus terjadi keterlambatan,” tegasnya.

Terkait dengan KUA-PPAS, Sekertaris TAPD Pulau Morotai, Abjan Sofyan menjelaskan semua dokumen KUA-PPAS telah siap untuk disampaikan ke DPRD. Hanya saja sebelum disampaikan, terlebih dahulu dikonsultasikan ke pimpinan.

“kalau maunya saya hari ini juga saya masukan, dan masih berkoordinasi dengan pak wakil dulu baru kami berikan. Karena semua dokumen KUA-PPAS sudah disiapkan dan dipastikan hari Rabu pekan depan sudah disampaikan ke DPRD,” kata Abjan.

Mantan Sekda Halbar ini mengaku keterlambatan penyampaian dokumen KUA-PPAS 2019 karena  singkronisasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Provinsi dan kendalanya penyusunan dan Singkronisasi data dari SKPD. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut