Rugikan Masyarakat, Kemendagri Tulusuri Dalang Aksi ASN Morotai

  • Bagikan
Direktur Fasilitasi Kepegawaian Kemendagri, Makmur Marbun

DARUBA – Aksi unjuk rasa yang dilakukan Koalisi Masyarakat Morotai Bersatu (KMMB) dan Aparatur Sipil Negara (ASN), salama sepekan terakhir dengan memboikot fasilitas perkantoran Pemerintah Pulau Morotai dinilai sangat merugikan masyarakat setempat.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengutus tim yang dipimpin Direktur Fasilitasi Kepegawaian Kemendagri Makmur Marbun didampingi Biro Hukum Kemendagri, Perwakilan KemenPAN-RB, Komite KSN, Asisten I Provinsi Malut Hasbi Pora, Kepala BKD Provinsi Maluku Utara Idrus Assagaf, Wadir Intel Polda Malut AKBP Adi Nugraha, Kaban Kesbangpol Malut Omar Fauzi dan Staf Inspektorat Provinsi, berkunjung ke Pulau Morotai guna menyelesaikan tuntutan ASN serta menelusuri dalang dari pelaksanaan aksi ini.

Rombongan yang tiba sekira pukul 13.00 WIT langsung menuju kantor bupati dan melakukan petemuan dengan massa aksi yang tak lain merupakan ASN.

Direktur Fasilitasi Kepegawaian Kemendagri, Makmur Marbun mengatakan kedatangan dirinya beserta rombongan ke Pulau Morotai atas arahan dan perintah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi belakangan ini (aksi ASN). Sebab aksi unjuk rasa disertai mogok berkantor para ASN sudah tentu sangat mengganggu pelayanan terhadap masyarakat.

“Harusnya kalau ada yang kurang berkenan, ASN harus dikomunikasi ke pimpinan yang berjenjang bukannya liar seperti ini (aksi boikot kantor),” kata Makmur kepada wartawan, Rabu (28/11/2018).

Rombongan Tim Kemendagri ketika tiba di Bandara Leo Watimena Pulau Morotai

Makmur menegaskan, tugas dan fungsi ASN memberikan pelayanan terhadap publik (masyarakat) yang profesional dan berkualitas. Namun yang dilakukan ASN di Pulau Morotai ini sudah tentu sangat merugikan masyarakat, apalagi tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pelayanan masyarakat yang digaji masyarakat.

“ASN kan harus tahu tugas dan tanggungjawabnya dong, kalau terus menerus seperti ini (aksi), siapa yang rugi. Perlu diingat lho, ASN itu digaji oleh rakyat, jadi jangan semena-mena turun demo ke jalan seperti itu,” sesalnya.

Tim Kemendagri ini juga berjanji bakal menelusuri dalang dari aksi para ASN yang merugikan masyarakat ini. Aksi memboikot kantor pemerintahan sangat mengganggu pelayanan dan pelakunya harus diproses secara hukum guna mempertanggung jawabkan perbuatan mereka.

“Sekarang ini kita bersama-sama mencari tahu siapa yang ada dibalik aksi ini, karena kita harus memilah saat ini sebenarnya aksi ini masyarakat atau ASN. Masalah boikot saat ini saya akan mencari tahu dan jika sudah diketahui dalangnya kita akan ambil tindakan tegas,” cetusnya.

Kemendagri sendiri berharap aktifitas perkantor di Pulau Morotai kembali normal dan para ASN berkantor seperti biasanya.

Sementara itu, Bupati Pulau Morotai Benny Laos yang dihubungi via WhatsApp terkait kedatangan Tim Kemendagri tanpa didampinginya, ia mengaku untuk menjaga netralitas Tim Kemendagri bekerja maka tidak seharusnya ia bersama dengan rombongan. Bupati mempersilahkan Tim Kemendagri menyelesaikan persoalan di wilayahnya sesuai fakta yang ditemui.

“Untuk transparan dan akuntabele, sebaiknya saya tidak hadir,” singkat Bupati. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut