Tidak Berikan LHP DD, Kinerja Inspektorat Halsel Dipertanyakan

  • Bagikan
Kepala Inspektorat Halsel , Slamet Ak (Foto : Bud/KabarMalut)

LABUHA – Meski sudah berulang kali Kejaksaan Negeri (Kejari) Labuha meminta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) di empat desa dengan nilai ratusan juta rupiah. Namun pihak Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) enggan memberikan LHP tersebut.

Empat Desa tersebut menurut Kejari Halsel, Cristian CR, yakni Desa Bisui, Kawasi, Bobo dan Desa Doro. Akibat dari tidak ada niat baik dari Inspektorat Halsel, Cristian mengaku pihaknya kesulitan melakukan penyelidikan terhadap empat kasus yang dilaporkan masyarakat itu.

“Saya sudah tanyakan juga via HP, dijawab segera dikirimkan. Saya telpon Inspektur tanggal 14 November 2018,” kata Kajari Labuha, Cristian CR, Kamis (29/11/2018).

Terkait hal ini, Kepala Inspektorat Slamet Ak saat dikonfirmasi melalui telepon seluler, mengaku masih di luar kota menjalani pengobatan. Selain itu, Slamet juga mengatakan kepala desa juga punya kewajiban untuk melakukan pengembalian.

“Mereka punya kewajiban melakukan pengembalian,” ucap Slamet.

Terpisah praktisi Hukum Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, Julkifli L. Ali,  menyebutkan, sikap Kepala Inspektorat Halse Slamet Ak terkesan melindungi oknum Kepala Desa yang melakukan korupsi dana desa. Dirinya menilai Inspektorat Halsel tidak punya itikad baik memberantas tindakan pidana korupsi DD yang melibatkan kepala desa.

“Kejaksaan sudah minta LHP tapi kenapa Kepala Inspektorat tidak serahkan, alasannya apa. Kinerja Kepala Inspektorat perlu dipertanyakan,” ungkap Julkifli. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut