HCW Ungkap Metode Baru Korupsi Dana Desa

  • Bagikan
Wakil Direktur HCM Malut, Rajak Idrus

LABUAH – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Halmahera Corruption Watch (HCW) Malut, mengungkap adanya metode baru dalam melakukan korupsi Dana Desa (DD). Sebagai lembaga Pengawasan yang independen yang selama ini berkonsentrasi terkait dengan penyalagunaa Keungan Negara dan Tindak Pidana Korupsi di Maluku Utara (Malut), DD salah satunya menjadi perhatian khusus HCW mulai dari proses pencairan hingga pengelolaan.

Wakil Direktur HCW Malut, Rajak Idrus mengaku setelah melakukan investigasi di lapangan secara langsung, ada metode baru atau formulasi yang sering diterapkan oleh para Pemerintah Desa dalam rangka pengelolaan DD demi peningkatan pembangunan desa dan sektor pemberdayaan masayarakat pedesaan.

“Ternyata di luar dari harapan dan keinginan negara atas sistem pengelolaan dana desa di luar perencanaan. Yang akhirnya menciptakan dugaan korupsi yang dilakukan oleh para Kepala Desa dan istansi dinas lainnya yang berhungan program Dana Desa itu sendiri,” tutur Rajak kepada KabarMalut, Selasa (11/12/2018).

Lanjut Rajak, negara telah meluncurkan DD langsung ke rekening desa dengan nilai fantastis yakni dari Rp 800  hingga miliaran di masing-masing desa. Bagi HCW kata Rajak, anggaran itu sangat besar dan fantastis. Namun dalam hasil investigasi di lapangan sangat disayangkan karna DD lebih banyak memperkaya sekelompok orang atau person yang berhunbungan langsung dengan dana desa.

“Kami menemukan permainan anggaran dapat terjadi saat proses perencanaan maupun pencairan. Proses yang rawan tersebut misalnya, dapat terjadi di tingkat kecamatan. Hal itu dikarenakan Camat memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa), sehingga potensi penyunatan anggaran atau pemerasan dapat terjadi pada tahap tersebut,” ujar Rajak.

Lebih lanjut kata Rajak, Selain itu pemerasan anggaran dapat juga dilakukan oleh instansi-instansi lain baik itu Bupati maupun dinas yang berwenang. Sehingga anggaran yang dipatok oleh negara misalnya Rp 1 miliar telah terjadi pemotongan melalui dua tingkatan di antaranya kebupaten dan kecematan.

“Sehingga dalam proses perencanaan terindikasi mengakibatkan penurunan volume dalam aitem pekerjaan fisik,” tegasnya.

Selain itu, pihaknya menilai proses pengawasan DD dari insatasi terkait pun dibawa standar, sehingga tidak bisa heran kalaupun DD lebih besar masuk pada kantong pribadi maupun kelempok tertentu.

“Bahkan banyak Kepala Desa yang ada di Provinsi Maluku Utara telah mengalami perubahan secara drastis karena dalam proses pencairan dana desa di taksirkan sekitar puluhan juta  dana desa masuk ke kantong pribadi,” tutupnya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut