Pencairan DD Tidak Lagi Butuh Rekomendasi DPMD

  • Bagikan
Kepala DPMD Halbar, Asnath Sowo (Foto: Surahman/KabarMalut)

JAILOLO – Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Asnat Sowo mengatakan, tahun 2019 tidak ada lagi pencairan Dana Desa harus adanya rekomendasi dari Pemerintah Daerah yakni DPMD.

“Sekarang kalau Kepala Desa mau kasih cair Dana Desa langsung ke Bank,” ungkap  Asnat pada Musyawara Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Kecamatan Jailolo, Senin (18/2/ 2019).

Menurutnya, sebelumnya Pemerintah Desa yang hendak melakukan pencairan DD harus memperoleh surat rekomondasi dari Pemda atau BPMD. Itupun dilakukan oleh Pemda untuk mengawasi tertibnya penggunaan dana oleh Pemerintah Desa.

“Namun dengan hadirnya otonom desa yang secara penuh dituangkan dalam aturan, maka saat ini desa secara penuh mengelolah Dana Desa, baik persoalan tahapan pembahasan anggaran maupun proses pencairan dana di bank,” jelasnya.

Dengan itu lanjut Asnat, Pemerintah Desa dan BPD pada masing-masing desa diminta untuk paham regulasi tahapan penganggaran dan proses pencairan, guna kelak desa tidak terlilit persoalan hukum atas kelalaian.

Persoalan lain menyangkut tunjangan dan Siltap pemerintah desa yang hingga kini belum dicairkan oleh pemerintah daerah menurut Asnat, disebabkan karena proses tahapan Musyawara Desa (Musdes) pada sebahagian desa yang terlambat. Dengan itu, desa yang terlambat dapat cepat melakukan pembahasan guna persoalan Siltap dapat segera dicairkan. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut