DPRD Halbar Minta DPMPD Mediasi Pemasalahan di Desa Tabadamai

  • Bagikan
Anggota DPRD Halbar, Mahdin Husen (Foto: Istimewa)

 

JAILOLO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) Daerah meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) untuk segera memediasi masalah yang terjadi di Desa Tabadamai. Sebab warga tidak menerima Kades definitif hasil Pilkades yang dilantik Bupati Danny Missy dan kembali mengangkat Kades tandingan.

“Sesuai aturan hukum yang berlaku Kades tandingan yang dilakukan masyarakat Tabadamai saat ini memang tak berkekuatan hukum tetap. Namun ini sebagai catatan dinas terkait dan Pemkab Halbar harus secapatnya melakukan mediasi persoalan tersebut untuk secapatnya selesai,” kata anggota DPRD Halbar, Mahdin Husen kepada wartawan, Rabu (27/2/2019).

Menurut politisi PKS ini, jika tidak secapatnya diatasi masalah Kades tandingan Tabadamai itu akan bisa menggangu pelayanan publik dan pelayan-pelayanan yang lainnya di pemerintah Kades terpilih saat ini.

“Ini berarti tidak ada kepuasan kepada masyarakat terhadap Pilkades itu sendiri, dari itulah Pemkab tidak bisa lepas tangan dan buat apa pelantikan Kades terpilih, namun masyarakat tidak bisa merespon kebijakan-kebijakan Kades terpilih,” ujarnya.

Kantor Desa Tabadamai yang terbengkalai (Foto: Istimewa)

Disisi lain, Tokoh Pemuda Desa Tabadamai Ardi Mahdi mengatakan sampai saat ini masyarakat masih tidak mengakui Kades yang dilantik Bupati. Kantor Desa Tabadamai juga tidak bisa dibersikan dan tidak ada aktifitas pemerintahan desa karena masih terbengkalai.

“Terkait adanya Kades tandingan dari kami itu belum mendapatkan respon Pemerintah, dinas terkait dan dari kecamatam tidak pernah turun di Tabadamai,” tegasnya.

Lanjutnya, kantor desa saat ini tidak bisa digunakan oleh Kades yang dilantik bupati, karena kantor desa dibuat swadaya dan yang menolak sebagian besar masyarakat dari angka prensentase 70 persen yang menolak maka sebagian kecil masyarakat yang punya kades yang dilantik Bupati tidak bisa bersikan.

“Kalau sampai ada yang berani bersikan dalam hal ini Pemerintah Desa versi Bupati maka akan ada gejolak baru yang muncul dari masyarakat,” ancamnya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut