Bupati Halut Buka Workshop Evaluasi Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa

  • Bagikan
Bupati Halut, Frans Manery saat menyampaikan sambutan sekaligus membuka secara resmi Worksop Evaluasi Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa (Foto: Ronald/KabarMalut)

TOBELO – Bupati Halmahera Utara (Halut) Frans Manery membuka secara resmi, Workshop Evaluasi Implementasi Sistim Tata Kelola Keuangan Desa dengan aplikasi Siskeudes. Kegiatan diikuti oleh seluruh Camat dan Kepala Desa (Kades) se-Halut ini, berlangsung di aula Hotel Greenland Tobelo, Kamis  (28/2/2019).

Workshop yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Malut bekerja sama dengan Pemkab Halut melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) dengan mengangkat tema ‘Pengelolaan Keuangan Dan Pembangunan Desa yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel dengan Menggunakan Aplikasi Siskeudes’.

Bupati Halut Frans Manery dalam sambutanya mengatakan, desa sebagai ujung tombak pemerintahan memiliki peran yang sangat penting, terlebih saat ini dimana masing-masing desa memiliki Dana Desa (DD) yang tidak sedikit.

“Kepala Desa selaku Kepala Pemerintahan di tingkat desa harus benar-benar mampu menjalankan tata kelola keuangan yang baik, agar apa yang dikerjakan tidak menyalahi aturan yang dapat menjerat sang kepala desa dalam proses hukum,” ucap Bupati .

Bupati meminta kepada seluruh Kades yang hadir dapat mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang akan disampaikan narasumber dan beritanya apa yang perlu ditanyakan. Kedepan seluruh Kades Halut benar-benar dapat menjalankan tata kelola keuangan desa yang baik sesuai dengan aturan yang ada.

Sementara itu, Sekda Halut Fredy Djandua yang didaulat sebagai moderator dalam workshop tersebut, memperkenalkan narasumber yang ada yaitu Iskandar Novianto PPKD Wilayah III, Anggota  Komisi XI DPR RI  Achmad Hatari, Kapolres Halut AKBP Yuyun Arief Kus Hendriatmo, Pemeriksa Muda BPK RI Provinsi Malut Hostaf Prio Da Gama.

Para narasumber tersebut secara bergantian menyampaikan materi yaitu pengawalan pengelolaan keuangan desa dengan Siskeudes, implementasi Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang Siskeudes dan peran BPKP dalam mengawal akutabilitas keuangan desa. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut