Digugat Rp 20 Miliar, Freizer Nilai Dasar Tuntutan Kabur

  • Bagikan
Kuasa Hukum Nikolaos Tangayo, Freizer Giwe (Foto: Surahman/KabarMalut)

JAILOLO – Kuasa Hukum Nikolaos Tangayo, Freizer Giwe menangapi upaya tuntutan balik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barata (Halbar), terhadap pihaknya di Pengadilan Negeri (PN) Ternate untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 20 miliar yang dilaporkan Kuasa Hukum Pemkab Halbar, Arnold Musa.

Freizer mengaku terkait pemberitaan media soal Pemkab Halbar dan Pemprov dihukuman PN Ternate untuk membayar ganti rugi Rp 11 miliar ke kliennya (Nikolaos Tangayo), telah diluruskan karena adanya miskomunikasi disampaikannya yang tidak diterima secara baik oleh para wartawan. Apalagi tuntutan tersebut berdasarkan pemberitaan media, dengan alasan mendahului keputusan majelis hakim PN Ternate.

“Soal dasar tuntutan balik Rp 20 miliar dalam pemberitaan mendahului putusan pengadilan itu, sudah diluruskan pada tanggal 20 Februari, setelah pemberitaan di tanggal 18 Februarai,” ungkap Freizer kepada KabarMalut di lingkup kantor Bupati Halbar, Kamis (28/2/2019).

Menurutnya, dasar hukum belum ada putusan pengadilan sudah menghukum Pemkab Halbar, itu sesuatu yang tidak benar atau belum pasti, karena sesungguhnya gugatan pihaknya masih dalam tahapan persidangan. Sehingga pemberitaan media yang dinilai keliru telah diluruskan dirinya.

“Tetapi kalau dasar hukumnya pemberitaan Pemda dihukum Rp 11 miliar, itu sebenarnya sudah diluruskan. Pemberitaan di tanggal 18 Februari diluruskan tanggal 20 Februari sehingga dinilai sudah clear ketika diklarifikasi ke media,” tuturnya.

Freizer mengatakan, jika tuntutan Pemkab Halbar terhadap kliennya sebesar Rp 20 miliar atas dasar pemberitaan sebelumnya, maka gugatan tersebut dinilai kabur. Sebab setelah meluruskan pernyataannya di media, maka persoalan tersebut selesai..

“Jadi berita itu sudah diluruskan, tidak ada sesuatu sindikat yang sengaja untuk tidak melakukan mendahului putusan ini, hanya miskomunikasi antara saya dengan media, dan itu sudah diluruskan,” pungkasnya.

Dirinya tidak lagi mau menanggapi tuntutan Pemkab yang dinilai telah selesai, kini pihaknya fokus atas gugatan terhadap Pemkab Halbar dan Pemprov Malut yang proses sidangnya masih berlangsung. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut