Pemkab Halbar Persulit Perpindahan Data Penduduk Warga Enam Desa ke Halut

  • Bagikan
Ilutrasi: Perekaman e-KTP

TOBELO -Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat (Halba) diduga mempersulit data kependudukan warga enam desa yang hendak pindah ke Halmahera Utara (Halut). Terbukti, ratusan warga Desa Bobaneigo yang  telah pindah ke Halut, kesulitan melakukan perekaman hingga pencetakan e-KTP Halut.

Kepala Desa Bubaneigo Ayub Musa mengatakan, warga Bobaneigo versi Halbar yang pindah ke Halut berjumlah lebih dari 100 orang. Meski telah melakukan perekaman di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Halut, namun e-KTP tidak bisa dicetak.

“Banyak warga enam Desa Halbar pindah ke Halut, tetapi tidak bisa memiliki e-KTP karena Pemda Halbar belum hapus identitas mereka,” ungkap Ayub kepada sejumlah wartawan, Senin (4/3/2019).

Warga enam desa yang sebelumnya ber-KTP Halbar, kini telah pindah ke Halut guna mengikuti aturan pemerintah terkait identitas kependudukan. Hanya saja database tetapi identitas mereka tidak dihapus Dukcapil Halbar, sehingga menjadi kendala proses penerbitan e-KTP Halut.

“Warga yang pindah ke Halut hanya mengantongi surat domisili ke Halut saja, akan tetapi identitas mereka tidak dihapus dari database kependudukan di Halbar. Hal ini menjadi salah satu kendala proses penerbitan e-KTP Halut,” terangnya.

Salah satu Tokoh Pemuda Desa Bubaneigo, Ahmad Rizali  mengatakan, seharusnya Pemkab Halbar legowo atas perpindahan massal masyarakatnya ke Halut. Sebab dari sisi admistrasi wilayah, enam desa secara hukum telah sah masuk menjadi bagian dari Kabupaten Halut, disusul dengan bukti kode desa enam desa yang hanya dimiliki oleh Pemkab Halut.

“Halbar harus legowo, jangan mempersulit masyarakat dari aspek pelayanan publik. Sikap Pemkab Halbar seakan-akan tidak terima dengan putusan dari hasil verifikasi Kemendagri yang melahirkan Permendagri nomor 137 tahun 2017 yang menyatakan status enam desa resmi adalah bagian dari wilayah Halut,” tandasnya

Ahmad berharap agar Dukcapil Halut jangan menunggu bola, sebab persoalan enam desa membutuhkan perhatian serius dari Pemkab Halut, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi enam desa ini juga selalu menjadi permasalahan setiap momentum politik.

“Jika hak konstitusi warga enam desa tidak bisa disalurkan, maka akan menimbulkan kerugian dari aspek anggaran dan lainnya. Seharusnya segera diselesaikan,” harapnya.

Pemprov juga diminta harus taat asas, bukan mengeluarkan statement yang berpotensi menimbulkan persoalan baru.

“Jangan adu domba kami yang notabenenya bersaudara di enam desa untuk kepentingan kelompok kalian,” pintanya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut