PN Ternate Launching dan Sosialisasi Lima Aplikasi Berbasis Elektronik

  • Bagikan
Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Muhammad Pandji Santoso (Foto: Yasim/KabarMalut)

TERNATE – Pengadilan Negeri (PN) Ternate melaunching dan sosialisasi lima aplikasi berbasis elektronik atau digital bertemapt di ruang sidang Sultan Babullah Kantor PN Ternate, Senin (18/3/2019).

Ketua PN Ternate, Muhammad Pandji Santoso mengatakan, pihaknya telah melaksanakan launching dan sosialisasi atas penerapan aplikasi elektronik atau digital sebanyak lima aplikasi yakni aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Persepsi Korupsi (IPK), Panggilan Sidang (PS), Antrian (AP) dan Aplikasi Ekort (AE).

Lima aplikasi ini merupakan wujud atau pelaksanaan dari instruksi dalam Peraturan Mahkama Agung RI nomor 3 tahun 2018, dimana semua badan pengadilan dibawa Mahkama Agung termasuk PN Ternate sebagai salah satu Pengadilan Negeri di lingkungan Badan Pradilan Umum untuk mengunakan teknologi informasi dalam pelayanan dan penguna aplikasi bagi peningkatan pelayanan perima.

“Jadi didalam Peraturan MA agar bisa meningkatkan pelayanan berbasis teknologi elektronik maupun digital, dengan tujuan agar bisa  meningkatkan pelayanan perima pada masyarakat bisa juga membangun tingkat kualitas pelayanan bisa terukur yang tadinya secara manual, namun sekarang sudah bisa melalui HP android masing-masing di akses di luar Pengadilan juga bisa tampa datang di kantor,” ungkap Pandji.

Lebih lanjut kata Pandji, bisa mengukur tingkat korupsi di Pengadilan Negeri maka dengan aplikasi ini bisa menyodorkan pertanyaan tanya jawab dari masyarakat sebanyak 10 pertanyaan, masih menemukan korupsi atau tidak di Pengadilan Negeri Ternate karena digalakan dengan bebas pungli, penyuapan, gratifikasi, apalagi korupsi karena sedang menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi serta melayani.

“Aplikasi Ekort untuk bisa memudahkan masyarakat mengajukan gugatan secara elektronik tampa harus datang ke Pengadilan, efeknya dengan biaya yang murah dan tidak mempersulit masyarakat untuk melakukan pengerusan karena semua akan dikirim melalui emailnya baik dari pangilan maupun berkasnya, hingga bisa memperpangkas biaya perkara selama ini masyarakat tahunya kalau perkara di pengadilan biayanya besar, namun sudah ada standar biaya tapi dengan adanya ekort ini akan lebih murah lagi,” akunya.

Dirinya juga menambahakan, dengan aplikasi ini keunggulanya lebih cepat prosesnya memangkas waktu dan pengawasanya lebih terdeksi, bisa tahu satu hari berapa banyak masyarakat yang dilayani dan masyarakat bisa memuaskan atau tidak terhadap pelayananya, terus dikontrol tiap hari dan juga ada satu aplikasi Sistem Manejemen Anti Penguapan (SMAP) yang sudah dijalankan diresmikan pada 18 Februari tahun 2019 dengan begitu tiap bulan terus dilakukan inovasi-inovasi yang dibuat.

“Semoga hadirnya aplikasi ini agar masyarakat bisa melakukan pengurusan lebih efektif, efesien dan tingkat Pungli akan lebih rendah, karena masyarakat bisa diawasi oleh masyarakat sendiri dengan artian semua pelayanan secara terbuka tidak tertutup, agar bisa tingkatkan preferensi profesionalisme dan akuntabilitas semuanya bisa dipertanggung jawabkan,” pungkasnya. (PN/Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut