Anggota DPRD Kepsul Ancam Boikot PAW Mulki dan Rusli

  • Bagikan
Kantor DPRD Kepsul (Foto: Ilham/KabarMalut)

SANANA – Rencana pelaksanaan Sidang Paripurna Istimewa Pergantian Antar Waktu  (PAW) dua anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) mendapat penolaksan keras sejumlah anggota DPRD setempat.

Mayoritas  anggota DPRD Kepsul menolak dilakukan PAW Hamja Umasangadji menggantikan Rusli Amirudin dari Partai NasDem dan Maya Sekar Wulan untuk menggantikan Mulki Pora dari Partai Hanura, karena dinilai telah menyalahi aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Para anggota DPRD mengancam akan memboikot Sidang Paripuran Istimewa PAW yang dijadwalkan bakal berlangsung Selasa (2/4) besok.

Salah satu Anggota DPRD Kepsul, Ilyas Yainahu menyatakan jika PAW dilaksanakan, maka sangat inprosedural dan menyalahi aturan. Hal ini berdasarkan Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MD3.

“Menurut UU MD3 itu menerangkan bahwa masa jabatan anggota DPRD yang tersisah 6 bulan tidak bisa dilakukan Pergantian Antar Waktu  kecuali meninggal dunia dan itupun kalau diusul partai,” kata Ilyas kepada KabarMalut, Senin (1/4/2019).

Politisi PKS yang juga sebagai Ketua Komisi II DPRD Kepsul ini mengaku bakal memboikot Paripurna istimewa PAW yang akan digelar Selasa (2/4) besok.

“Kami  anggota DPRD akan memboikot pelantikan pada Sidang Paripurna karena sidang tidak dapat dilangsungkan jika tidak memenuhi korum,” tegas Ilyas.

Tak hanya itu,  Ilyas dan anggota tiga fraksi lain juga menyayangkan sikap Ketua DPRD Kepsul Ismail Kharie yang dinilai tidak mempertimbangkan amanah UU yang dimaksud yaitu UU MD3, UU susduk dan tata tertib DPR.

“Kami sayangkan sikap  Ketua DPRD yang tak mempertimbangkan amanah UU,  dan ini mungkin  kepentingan pribadi Pimpinan DPRD,” tutup Ilyas. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut