DPRD dan Pemkab Halbar Rapat  Finalisasi Dua Draf Ranperda

  • Bagikan
Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Halmahera Barat, Djufri Muhamad (Foto: Surahman/KabarMalut)

JAILOLO – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat (Halbar), telah menggelar rapat pembahasan finalisasi dua draf Ranperda yakni  Ranperda Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) dan Ranperda Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Bapemperda DPRD Halbar Djufri Muhamad bersama anggota serta dihadiri juga dua pimpinan DPRD. Sementara dari eksekutif (Pemkab) hadir Ketua Propemperda yakni Sekda bersama anggota termasuk dari instansi tekhnis Kadis DPMPD bersama Kabid Pemdes Nurhayati Halek.

“Dua Ranperda yang telah melalui tahapan mekanisme yang berlarut-larut ini akibat dari perbedaan pandangan dua institusi pembuat regulasi daerah atas beberapa isu/poin krusial akhirnya disepakati kemarin dan hari ini draf kesepakatan beberapa bab, pasal dan ayat akan disesuaikan oleh tim Propemperda eksekutif dan nanti disampaikan kembali ke Bapemperda besok untuk dikroscek kembali,” kata Wakil Ketua Bapemperda Kabupaten Halbar Djufri Muhamad, kepada wartawan Rabu (22/5/2019).

Menurutnya, adapun hal isu krusial yang mendapat perhatian kedua lembaga berdasarkan aspirasi stakeholder antara lain terkait persyaratan menjadi calon BPD, salah satu yang disepakati adalah bakal calon dari unsur ASN harus menyertai surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari ASN dan terkait mekanisme pengangkatan atau pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dan utusan perempuan telah diatur tekhnisnya.

“Bahkan terkait pengaturan Anggota BPD yanh mau mencalonkan diri menjadi Kades telah disepakati tetap harus mengundurkan diri dari BPD, bahkan terkait pengaturan hak keuangan pimpinan dan anggota DPD juga telah diatur dan banyak hal pengaturan lainnya yang sudah mendapat kesepakatan forum. Sehingga insya Allah sesuai undangan dari pihak Sekretariat DPRD bersama pimpinan DPRD Kamis sore  akan digelar rapat Paripurna persetujuan pengesahan kedua Ranperda ini menjadi Perda,” ujarnya.

Lanjutnya, nanti dalam rapat paripurna pengesahan dua ranperda ini dilanjutkan dengan penjelasan Bupati atas pengajuan empat Ranperda usul Pemkab lagi yakni, Ranperda Kepariwisataan, Ranperda Persampahan, Ranperda Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak, dan Ranperda Kabupaten Layak Anak.

“Sementara Ranperda tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Halbar saat ini masih dibahas belum selesai,” jelas politisi Parati NasDem Halbar ini. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut