Kades Usulkan Pencairan DD Tahap II, Warga Minta DPMD Tinjau Pekerjaan Tahap I

  • Bagikan
Sekertaris DPMD Pulau Taliabu, Sukri La Sanya (Foto: Hamsan/KabarMalut)

BOBONG – Para Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara kini telah mengajukan permohonan pencairan Dana Desa (DD) tahap II tahun 2019 ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), permohonan dilakukan setelah para Kades membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ) penyaluran DD tahap I sebagai persyaratan. Namun warga DPMD agar turun ke desa untuk meninjau realisasi pekerjaan yang sudah dibuatkan LPJ tersebut sebelum mencairkan anggaran tahap II.

Sekertaris DPMD Pulau Taliabu, Sukri La Sanya mengaku proses pencairan DD tahap II tergantung realisasi pekerjaan tahap I, apabila tahap I telah selesai dikerjakan maka tahap II akan dicairkan.

“Jadi proses pencairan tahap II itu semua tergantung realisasi anggaran tahap I, kalau semua tahapan tahap I sudah selesai dikerjakan maka tahap II akan segera dicairkan,” kata Sukri.

Sukri menambahkan bukan saja dokumen laporan tahap I tahun 2019 yang dimasukan akan tetapi juga dokumen tahap II tahun 2018 yang sampai saat ini sebagain besar Kades belum memasukannya. Untuk itu, kedua dokumen akan menjadi persyaratan realisasi tahap II tahun 2019 nanti.

“Jadi bukan saja dokumen tahap I tahun 2019 yang dimaksukan akan tetapi juga laporan dokumen tahap II tahun 2018 yang sampai saat ada sebagian kepala desa belum kasih masuk, jadi kedua laporan itu masuk dulu baru proses pencairan tahap II diproses. Kalau tidak masuk, tidak bisa cair tahap II,” tutunya.

Salah satu warga Taliabu Selatan, Nawan mengatakan DPMD tidak hanya menerima laporan realiassi anggaran dari para Kades tetapi harus melakukan pemeriksaan langsung ke desa-desa, agar melihat secara langsung pekerjaan yang bersumber dari DD tahap I apakah sudah sesuai dengan dokumen APBDesnya apa tidak. Sebab banyak Kades diduga telah merekayasa LPJ untuk memuluskan pencairan anggaran pada tahap berikutnya.

“Buktinya saat ini pekerjaan belum selesai dan bahkan ada juga yang belum dikerjakan sama sekali akan tetapi LPJ sudah selesai, kira-kira apa saja yang mereka laporkan itu,” kata Nawam kepada KabarMalut, Rabu (10/7/2019).

Nawam juga meminta Bupati Pulau Taliabu Aliong Mus agar serius mengawasi anggaran DD dan ADD yang banyak dimanfaatkan Kades untuk kepentingan peribadi dan kelompoknya.

“Mereka (Kades) bukan untuk mau membangun di desa, untuk itu lagi-lagi saya minta tolong pak bupati serius dalam pengawasan ini dan janji bupati untuk turunkan Jaksa dan Polisi ke desa-desa untuk periksa dana desa itu segera dilakukan jangan cuman janji saja,” pintanya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut