DPRD Ternate Desak Dikbud Sanksi Guru Merokok di Sekolah

  • Bagikan
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Ternate, Is Suaib (Foto: Amri/KabarMalut)

TERNATE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) memberikan sanksi tegas terhadap oknum guru yang masih sering merokok di kawasan sekolah. Sebab para oknum guru tersebut melanggaran Peraturan Daerah (Perda) nomor 4 tahun 2014 tentang Ketertiban Umum.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Ternate, Is Suaib mengatakan dalam Perda Ketertiban Umum kawasan pendidikan merupakan salah satu tempat yang termasuk dalam Kawasan Tanpa Merokok (KTM). Namun masih saja terdapat oknum guru kepergokok merokok di areal sekolah.

“Harus diberikan sanksi yang melanggar merokok di ruang- ruang tertentu termaksud  sekolah, supaya menjadi suatu  pembelajaran bagi guru-guru yang ada di Kota Ternate. Perda Ketertiban Umum sudah diketahui oleh pemerintah, salah satunya adalah masalah  larangan meroko di kantor, rumah sakit dan sekolah,” kata Is kepada KabarMalut Rabu (24/7/2019).

DPRD meminta Dikbud seharusnya memberikan sosialisasi atau imbauan kepada seluruh sekolah agar para guru tidak lagi merokok di sekolah. Perilaku guru merokok di sekolah menjadi contoh buruk bagi murid karena guru adalah panutan para murid.

“Saya sering lihat langsung anak-anak dengan seragam SMP maupun SMA merokok di tempat terbuka atau tempat umum, saya kira hal seperti ini sangat disayangkan,  sebab hal ini dianggap kecil tapi dampaknya sangat besar bagi mereka,” terangnya.

Is menyarankan khususnya pendidikan agar proses pendidikan di sekolah para guru tidak diperboleh merokok terkecuali di tempat khusus yang jauh dari siswa.

“Saya pikir ini adalah hal yang sangat penting dan Perda-nya juga sudah ada, oleh karena itu merokok ini sangat menganggu maupun  dari sisi kesehatan dan juga psikologi anak-anak, ” jelasnya.

Perlu dikatahui, dalam Pasal  28 Perda nomor 4 tahun 2014 tentang Ketertiban Umum kawasan dilarang merokok yakni tempat ibadah, aarana pendidikan, pelayanan kesehatan, arena kegiatan anak, kendaraan angkutan umum dan tempat lain yang diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagi wargayang melanggar Perda tersebut bakan dikenakan sanksi Pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50 juta. (Am/Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut