Sekdes dan Bendahara Desa Penu Cairkan Anggaran Tanpa Libatkan Kades

  • Bagikan
Sekdes Penu, Amran Umaternte (Foto: Istimewa)

BOBONG -Pelengolaan anggaran di Desa Penu, Kecamatan Taliabu Timur, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, tidak melibatkan kepala desa. Semua tugas Kepala Desa (Kades) diambil alih Sekertaris Desa (Sekdes) dan Bendahara meski sang Kades masih ada.

Kades Penu, Sudarmin Bentune mengatakan berbagai dokumen yang berkaitan dengan desa dan pencairan anggaran diduga telah diambil ahli oleh Sekdes Amran Umaternte dan Bendara tanpa melibatkanya,  meskipun namanya selaku Kades masih tertera di setiap dokumen.

“Saya sudah tidak lagi tahu pekerjaan desa, setiap pencarian Dana Desa, Bendahara dan Sekdes sudah tidak datang ke saya, tanda tangan saya juga mereka jiplak,” ungkap Sudirman kepada KabarMalut belum lama ini.

Sudirman mengaku, semenjak dirinya mengalami sakit stroke setahun terakhir, dirinya tidak lagi dilibatkan terkait pekerjaan desa, bahkan pencarian DD dan ADD pun tidak lagi diberitahukan kepadanya. Namun herannya anggaran desa bisa dicairkan Bendahara.

“Saya curiga tanda tangan saya dijiplak sehingga anggaran bisa cair,” jelasnya.

Sekedes Penu, Amran Umaternte merangkap sebagai Kades meskipun dirinya belum diberikan mandat oleh pemerintah daerah untuk menggantikan posisi Kades. Bahkan setelah ditinggal Kades karena sakit, pekerjaan di desa tahun anggaran 2018 dikerjakan secara asal-asalan.

Misalnya pembangunan jalan rabat beton tahun anggaran 2018 senilai Rp 783.850.861 dikerjakan tidak sesuai RAB, pekerjaan  jalan yang seharusnya dibuat baru, malah  dilakukan penampalan  jalan lama. Penggelapan anggaran musyawarah Desa  sebesar Rp 12.200.000.

Begitu juga pengadaan prasasti yang sampai saat ini tidak terlihat di pekerjaanya, bahkan anggaran pajak penggunaan Dana Desa  2018 senilai Rp 40.000.000 lebih hingga anggaran operasional BPD diduga digelapkan.

Salah satu warga Penu,  Wan  (45)  meminta agar pihak Kepolisian maupun Kejaksaan segera mengusut pengunaan anggaran Desa Penu tahun 2018 yang dikelola oleh Sekdes dan Bendahara Desa Penu.

“Harus ada pihak hukum untuk datang periksa pengunaan Dana Desa tahun  2018 yang dikelola oleh Sekretaris dan Bendahara Desa Penu, Ini kerja tidak transparan,” pihnya.

Sementara itu, hingga berita ini naik tayang Sekedes Penu, Amran Umaternte belum bisa dikonfirmasi. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut