Gubernur Maluku Utara Nonjobkan 11 Kepala OPD

  • Whatsapp
Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba ketika melantik 36 pejabat eselon II, III dan IV lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Foto: Istimewa)

SOFIFI – Gubernur Maluku Utara (Malut), Abdul Ghani Kasuba akhirnya menonjobkan sebanyak 11 Kepala Organisasi Parangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Maluku Utara. Selain ke-11 pejabat eselon II, gubernur juga nonjobkan 1 pejabat eselon III dan 3 pejabat eselon IV.

Data yang dihimpun KabarMalut Selasa (30/7/2019), pemberhentian para Kepala OPD berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur nomor: 821.2.22/KEP/JPTP/112/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara, serta SK Gubernur nomor: 821.2.23/KEP/ADM/114/2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Admisnistrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Muat Lebih

Pejabat eselon II dinonjobkan dan menempati tugas sebagai Pelaksana Staf Ahli Gubernur diantaranya yakni, Yusup Ali Marsaoly yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Imran Yakub sebelumnya sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Masni Bin Syech Abubakar Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA, Asrul Gailea Kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Anwar Husen Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda, Sarif Hi Sabatun Kepala Dinas Kearsipan dan Perpusatakaan, Ridwan Saban Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Muhammad Hi Ismail Kepala Dinas Sosial, Saiful Turuy Kepala Dinas Pangan dan Muchlisin Samiun yang sebelumnya dipercayakan sebagai Kepala Biro Perekonomian Setda Maluku Utara.

Sementara pejabat eselon III yang nonjob yakni Abdullah Y Alhadad jabatan lama sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial, eselon IV Naser Sangadji Kepala Sub Bidang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota BPKPAD, Fuad Asagaf Kepala Sub Bagian Pengelolaam Kendaraan Biro Umum Risman, Iriyanto Djafar yang sebelumnya sebagai Kepala Seksi Perencanaan Prasarana, Sarana Utilitas Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maluku Utara.

Dua pejabat yang dilantik gubernur menandatangani berita acara pelantikan yang dihadapan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba (Foto: Istimewa)

Untuk meningkatkan kinerja dalam lingkup OPD sekaligus fokus terhadap capaian kinerja dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat, Gubernur Abdul Ghani Kasuba juga melantik 36 pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang bertempat di ruang rapat lantai IV Kantor Gubernur.

Diantaranya 8 pejabat eselon II yakni, Idham Umasangaji jabatan lama Kadis Pertanian, jabatan baru Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemenerintahan, Samsudin A Kadir jabatan lama Kadis Pariwisata jabatan baru Kepala Bappeda. Umar Sangaji, jabatan lama Kadis Nakertrans, jabatan baru Asisten Bidang Perekonomnian dan Administrasi Pembangunan Setda. Muhammad Miftah Baay, jabatan lama Karo Pemerintahan, jabatan baru Kepala BPSDM, Ridwan Goal Putra Hasan, jabatan lama Kadis Lingkungan Hidup, jabatan baru Kadis Nakertrans, Mochtar Umamit jabatan lama Kadis PMD, jabatan baru Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Samsudin Banjo yang sebelumnya menjabat Kepala Bappeda kini jabatan baru sebagai Kadis PMD, Hasby Pora jabatan lama Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, jabatan baru Karo Perekonomian Setda Maluku Utara.

Untuk pejabat eselon III dan IV yang ikut pada pelantikan kali ini yakni sebanyak 28 orang masing 14 pejabat eselon III dan 14 pejebat eselon IV.

Gubernur Abdul Ghani Kasuba dalam sambutannya mengatakan bahwa pelantikan pada hari ini bukan sesuatu yang terakhir, pelantikan dan pengambilan sumpah pada hari ini tentu melalui izin dari kementerian Dalam Negeri dan KASN yang telah kita peroleh. Sejauh ini kita telah bersama selama 10 tahun segala dinamika telah kita rasakan bersama tapi ada yang harus istirahat.

“Saya melihat dan memantau selama sepuluh tahun ada satu hal yang perlu diingat bahwa tidak ada yang lebih baik selain kerjasama, kerjasama yang tidak ada saling menyimpan diantara satu dengan yang lainnya melainkan terbuka diantara kita,” ungkapnya.

Gubernur juga mengaku, selama ini merasa bahwa sejauh yang diamati masing-masing bekerja secara sendiri-sendiri, tidak pernah  berkumpul untuk memecahkan banyaknya persoalan yang ada dengan cara yang terbuka.

“Ini amanah rakyat dan saya kebetulan masih diberikan kesempatan masih bisa melanjutkan dan berbagai macam problema dan dinamika yang saya hadapi, saya berharap dengan melantik saudara-saudara sekaligus mengingatkan bahwa jabatan ini adalah milik rakyat,” jelasnya.

Gubernur juga menjelaskan bahwa dirinya diberikan waktu selama enam bulan setelah berkonsultasi di Kemendagri maupun KASN untuk mengevaluasi kembali terutama bila terdapat berbagai masalah. Gubernur juga menginginkan agar kedepan setiap pekerjaan harus diakukan dengan cara yang transparan dan meningkatkan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat.

“Selama ini saya dipandang sebagai ustad, tapi saat ini saya ingin sebagai Gubernur,” tegasnya.

Sekedar diketahui, gubernur juga menerbitkan SK nomor: 821.2.22/KEP/JPTP/113/2019 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yaitu Idihar Sidi Umar, Kadis Kesehatan dan Nirwan MT Ali, Kadis Penanaman Modal dan PTSP.  (rdx)

Pos terkait