DPRD Halsel Desak Bupati Bahrain Lakukan Asesmen

  • Whatsapp
Ketua Komisi I DPRD Halsel, Abdullah Majid (Foto: Bud/KabarMalut)

LABUHA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Selatan (Halsel) melalui Komisi I mendesak Bupati Bahrain Kasuba lakukan asesmen di lingkup Pemerintah Kabupaten Halsel. Asesmen ini dilakukan untuk jabatan esalon II dan esalon III yang masih berstatus pelaksana tugas (Plt).

Ketua Komisi I DPRD Halsel, Abdullah Majid menjelaskan berdasarkan ketentuan PP nomor 18 tahun 2016 pelaksana tugas itu hanya enam bulan. Tiga bulan pertama selesai kemudian diperpanjang tiga bulan lagi. Oleh karena itu PP nomor 18 tahun 2016 mensyaratkan agar SKPD esalon II dan esalon III itu harus dilakukan asesmen.

Muat Lebih

“Tujuannya untuk mengukur kompetensi dan kinerja orang layak atau tidak  menduduki jabatan tertentu,” kata Abdullah ketika ditemui di ruang kerjanya, Rabu (21/8/2019).

Jika Bupati melakukan asesmen calon pimpinan SKPD, maka akan lahir pimpinan SKPD yang memiliki kualifikasi yang sesuai dengan urusan yang menjadi tanggung jawabnya. Tujuan akhir kata Abdullah,  adalah agar ada kinerja pemerintah kabupaten lebih bagus dalam rangka untuk memacu pembangunan daerah.

Abdullah juga menyayangkan sikap Bupati dan Wabup Iswan yang sudah empat tahun menjabat namun tidak pernah melakukan asesmen untuk memilih pejabat esalon II dan esalon III. Atas dasar itu, dirinya menilai Bupati Bahrain tidak paham aturan tentang tata kelola pemerintah.

“Bupati segara melaksanakan seleksi terbuka (Asesmen). Kalau yang ada ini seolah-oleh Bupati menggunakan kekuasaan sebagai kesempatan untuk membagi-bagi jabatan kepada orang-orang dekatnya dan itu tidak bisa,” ujar anggota Fraksi PAN ini.

Menurutnya, karena tidak pernah dilakukan asesmen sehingga ada kapal dinas yang tidak sesuai dengan  kompetensi menjabat sebagai Kepala Dinas. Dirinya mencontohkan beberapa Kepala Dinas yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan, namun diangkat sebagai kepala dinas dan kepala bidang yakni Kepala Dinas Perkim dan Lingkungan Hidup, Ahmad Hadi, Kepala Dinas Perhubungan Muhammad Balakum dan Kepala Bidang Asset Otesea Lajame.

“Masa guru menjadi Kepala Dinas, ini kana lucu. Banyak lagi kepala dinas yang lain. Kalau Bupati mau agar kinerjanya bagus maka dia harus melakukan asesmen untuk memilih SKPD yang memiliki kompetensi sesuai dengan besiknya,” pungaks Abdullah. (Ajo)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *