Kasus Bibit Jagung di Dinas Pertanian Maluku Utara, Jadi Perhatian KPK

  • Bagikan
Wakil Ketua KPK RI, Alexander Marwata pada Diskusi Publik Aksi Pencegahan Korupsi yang berlangsung di Jarod Cafe Ternate (Foto: Narjo/KabarMalut)

TERNATE – Penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan bibit jagung pada Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara, yang sedang berproses di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, menjadi perhatian khusus bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini dikarena lambatnya penyidik Kejaksaan menyelesaikan kasus yang menghabiskan anggaran Rp 160 miliar pada tahun 2017-2018 ini.

Wakil Ketu KPK RI, Alexander Marwata mengatakan kasus yang dinilai mangkrang atau masih ditunda penyelesaianya oleh Aparat Penegak Hukum (APH) lain di Maluku Utara, akan ditindaklanjuti KPK dengan melakukan koordinasi dan supervisi.

“Terkait dengan penegakan hukum di daerah atau banyak kasus yang mangkrang tidak diselesaikan atau ditunda penyelesaiannya, kita akan koordinasi dan supervisi baik dalam pencegahan maupun penindakan,” ungkap Alexander dalam Diskusi Publik Aksi Pencegahan Korupsi yang berlangsung di Jarod Café, Selasa (3/9/2019) malam.

Calon Petahana Pimpinan KPK ini juga memerintahkan Koordinator Tim Wilayah IX KPK, untuk segera melakukan koordinasi dan supervisi terkait kasus pengadaan bibit jangan yang ditangani Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Sebab kasus ini dugaan angka kerugian negara mencapai puluhan miliar rupiah.

“Di sini ada Koordinator Penindakan akan menindaklanjuti itu (kasus pengadaan bibit jagung),” terangnya.

Wakil Ketua KPK RI, Alexander Marwata (kanan) dan Koordinator Tim Wilayah IX KPK, Budi Waluya pada acara Diskusi Publik Aksi Pencegahan Korupsi yang berlangsung di Jarod Cafe Ternate (Foto: Narjo/KabarMalut)

Sementara itu, Koordinator Tim Wilayah IX KPK, Budi Waluya mengaku kasus yang ditangani APH lain yang sampai saat ini masih jalan di tempat, akan dikoordinasi termasuk kasus pengadaan bibit jagung yang ditangani Kejaksaan.

“Ini sebuah masukan buat kami, karena di Korwil ini kami juga membawahi Bidang Penindakan, dimana tugasnya memonitor dan juga koordinasi dan supervisi terkait dengan penindakan-penindakan APH lain,” kata Budi.

Koordinasi dan supervisi dimaksud agar bisa mengetahui kesulitan atau lainnya yang dialami APH. KPK juga siap membantu APH lain dalam pemeberantasan korupsi di Maluku Utara.

“Kita akan coba beda, kemudian apa perlu dibantu oleh Tim khusu KPK dalam hal misalnya tenaga ahli menghitung kerugian negara, kita akan koordinasikan dengan instansi terkait. Kami akan tindaklanjuti dan diskusi dengan teman-teman Bidang Penindakan juga,” pungkasnya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut