Pengelolaan DD dan ADD Diduga Bermasalah, GMLB Demo Desak Inspektorat Taliabu Audit Pemdes Losseng 

  • Whatsapp
Gerakan Masyarakat Losseng Bersatu (GMLB) saat menggelar aksi desak audit DD dan ADD Losseng (Foto: Hamsan/KabarMalut)

BOBONG -Pengelolaan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Losseng, Kecamatan Taliabu Timur Selatan, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, diduga bermasalah. Sejumlah massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Losseng Bersatu (GMLB), Rabu (11/9/2019) menggelar demo mendesak Inspektorat mengaudit pengolaan anggaran tersebut.

Dengan menggunakan mobil yang dilengkapi sound system serta membawa spanduk, massa menyampaikan orasi di depan kantor Inspektor meminta pihak Inspektorat segera membentuk tim investigasi untuk turun ke desa Lossen. Sebab pengelolaan DD dan ADD oleh Pemdes setempat, diduga berindikasi korupsi.

Muat Lebih

Massa aksi kemudian diterima pihak Inspektorat untul dilakukan hearing mendengarkan tuntutan mereka. Dalam hearing tersebut,  Korlap Aksi Muhamad Nasir Kamarula meminta Inspektorat agar segera bentuk tim audit agar segera turun lakukan audit investigasi anggaran DD dan ADD tahun 2017-2018 dan tahap pertama tahun 2019.

“Kami minta pada pihak Inspektorat agar segera bentuk tim audit untuk audit anggaran DD dan ADD Desa Losseng tahun 2017-2018 dan tahap satu 2019,” pintah M Nasir.

Terpisah, Kepala Inspektorat Pulau Taliabu, Jufri Sahrudin saat dikonfirmasi mengaku menindlanjuti tuntutan massa aksi dan direncanakan dalam waktu dekat, pihaknya akan turun ke Desa Losseng.di.

“Dalam waktu dekat kami akan turun ke Desa Losseng untuk melakukan audit dengan dua instrumen yang digunakan, yaitu Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan investigasi,” ungkapnya.

Menurut Jufri, terdapat sejumlah persoalan yang diduga terjadi di Desa Losseng, menjadi tuntutan massa aksi untuk ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten.

“Mereka masa aksi dalam tuntutannya tidak cuman Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tetapi seluruh pelaksanaan pemerintahan bermasalah,” jelasnya.

Dengan banyaknya masalah itu, maka untuk melakukan investigasi nanti, Inspektorat juga akan membentuk tim yang melibatkan instansi terkait lainnya.

“Dalam proses pemeriksaan nanti, tidak hanya Inspektorat, tetapi ada Bagian Pemerintahan, DPMD dan Asisten I selaku Ketua Tim,” tuturnya.

Meski begitu, Jufri mengatakan dugaan yang disampaikan massa aksi belum tentu semuanya bernar terjadi, maka dilakukan investigas telebih dahulu agar mengetahui kepastiannya.

“Kan massa aksi yang datang ini kadang hanya menuntut dengan asumsi mereka, tetapikan mereka juga tidak tahu mengenai pengelolaan keuangan, nanti kita yang akan melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam, lebih spesifik, mungkin yang mereka tidak tahu, ya kita bisa tahu, sebab ini tidak hanya masyarakat yang rugi, tetapi negara dalam hal ini juga dirugikan,” tutupnya. (Ajo)

Pos terkait