Rakoor Dengan 249 Kades, KPU Halsel Minta Kerja Sama Pemdes 

  • Bagikan
Komisioner KPU Halmahera Selatan saat melakukan Rapat Koordinasi dengan 249 Kepala Desa (Foto: Istimewa)

LABUHA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Halmahera Selatan (Halsel) saat ini terus melakukan pemutahiran data pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 mendatang. Kali ini, KPU melakukan Rapat Koordinasi (Rakoor) pemutahiran data pemilih dengan 249 Kepala Desa (Kades) bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan Bawaslu.

Ketua KPU Halsel, Darmin Hi Hasim meminta kerja sama Pemerintah Desa (Pemdes) untuk mensukseskan pelaksanaan Pilkada 2020, karena mulai bulan Januari dan Febuari 2020 KPU membentuk Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP). Dalam ketentuan PKPU nomor 2 menyebutkan, satu PPDP menangani paling kurang 400 pemilih.

“Artinya kalau ada 400 lebih pemilih dalam satu desa maka ada dua petugas di situ,” kata Darmin saat menyampaikan materi di hadapan 249 Kades, Rabu (6/11/2019).

Petugas pemutahiran data yang dibentuk itu melakukan pendataan di setiap rumah-rumah warga untuk memastikan data pemilih secara detail, mulai dari nama, usia dan jumlah pemilih dalam satu rumah. Tugas pertama yang dilakukan PPDP yaitu, mencatat warga yang sudah cukup umur tapi belum masukan dalam data pemilih.

Kedua, memperbaiki data pemilih apabila terdapat kesalahan contohnya, ada Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang salah dan nama marga yang salah. Ketiga mencoret pemilih yang telah meninggal dunia.

“Data orang yang sudah meninggal ini sering kali ditemukan di setiap pemilihan. Kepala Desa seharusnya mencatat nama warganya yang sudah meninggal dan laporkan ke Capil,” ujar Darmin.

Para Kades dan Komisioner Bawaslu saat menghadiri Rapat Koordinasi dengan KPU (Foto: Istimewa)

Dermin juga meminta Kades mencoret warga yang dalam kentuan tidak bisa dipastikan memberikan hak suara seperti, warga yang sudah pidah domisil di daerah lain, berubah status dari warga sipil menjadi TNI/Polri, pemilih yang belum berumur 17 tahun.

Selain itu, Darmin meminta para Kades mencoret pemilih yang mengalami gangguan ingatan berdasarkan surat keterangan dokter. Sementara pemilih yang berkebutuhan khusus atau disabilitas, Darmin berharap Kades memberikan informasi kepada petugas agar didata.

“Pemilih disabilitas ini akan difasilitasi KPU pada saat hari pencoblosan,” sebut Darmin.

Kades diharapkan mencoret pemilih yang berdomisili di desa namun berasal dari daerah lain atau status KTP-nya di daerah lain. Karena rezim pemilihan dan Pemilu saat ini sangat administrasif. Para Kades agar menyampaikan kepada perangkat desa lainya untuk bekerja sama deng petugas di lapangan di tanggal 17 April-19 Mei untuk melakukan pendataan di masing-masing desa.

“Kalau pak Kades tidak ada di desa tolong sampaikan ke perangkat kerja samanya,” cetusnya.

Setelah pemutahiran di tingkat desa, pihak KPU kembali melakukan korcek di desa untuk mestikan data pemilih yang didata sebelumnya atau dikenal dengan uji publik.

“Patokan kami di KPU itu,  biasanya di kantor desa. Jadi seluruh informasi kami taruh di kantor desa, kami perintahkan KPPS dan PPS pasang di situ,” kata Darmin.

Sementara Dukcapil Halsel mencatat saat ini warga Halsel yang sudah melakukan perekam e-KTP sebanyak 138. 686 orang. Data ini terus berubah karena saat ini Dukcapil masih terus melakukan perekam di desa-desa.

“Kami target sebelum hari pemilihan itu semua warga sudah melakukan perekam,” kata Sekertaris Dukcapil Halsel, Mahmud Samiun. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut