Smelter PT Atam Belum Juga Beroperasi, FPPLPSF Desak Pemda dan DPRD Lakukan Evaluasi

  • Bagikan
FPPLPSF saat hering bersama PT Antam di Buli (Foto: Istimewa)

MABA – Forum Pemuda Pemuda Lingkar Pemerhati Smelter Feronikel (FPPLPSF) meminta DPRD dan Pemerintah Daerah Halmahera Timur (Haltim) mengevaluasi PT Aneka Tambang (Antam)  terkait progres pekerjaan Pabrik Feronikel yang hingga kini balum juga dioperasikan. Hal itu sebagaimana hasil kesepakatan pemerintah daerah dan PT Antam di Jakarta 2016 lalu.

“Karena tertuang pada berita acara penandatangan bersama pihak Antam dan pemerintah daerah di Jakarta pada tanggal 23 September 2016 yang salah satu kesepakatan adalah apabila pekerjaan pembangunan pabrik tidak selesai pada tanggal 23 September 2018, dan sampai hampir  memasukai tahun  2020 belum juga rampung,  maka dievaluasi secara menyeluruh atas keberadaan P T Antam di Kabupaten Halmahera Timur,”  tegas Kordinator FPPLPSF Haltim, Lutfi Robot dalam rilis yang diterima KabarMalut, Rabu (13/11/2019).

Luthfi mengaku pihaknya telah melakukan hering dengan PT Antam untuk mempertanyakan kejelasan pengoperasian, namun pertemuan tersebut tidak mendapatkan kepastian rampungnya pembagunan pabrik yang angarannya mencapai Rp 3,5 triliun itu.

“Ternyata ditemukan beberapa permasalahan mendasar yang mengakibatkan Pabrik Feronikel Haltim semakin tidak ada kepastian kapan pembangunan ini berakhir atau 100 persen,” jelasnya.

Dikatakan permaslahan yang meresahkan publik bahwa Pabrik di tanjung Buli molor akibat belanja mesin bekas ternyata hal itu bukanlah dibeli, melainkan pihak Antam dalam hal ini P3LH yang merupakan bagian dari PT Antam,  dengan cara membeli tenaga listrik yang berasal dari penyumplai. Jadi apabila dalam hitungan dibutuhkan berapa selama tahapan operasi maka sebanyak itu pula jumlah listrik/KWH itu dibeli.

“Permasalahan lainnya adalah sejauh ini pihak Antam/P3LH sendiri saat ini baru menyepakati untuk belanja Power Plan baru. Sebelumnya, power plan yang disediakan ini bukan milik antam atau P3LH, tapi sifatnya membeli dari perusahaan penyuplai,” terangnya.

Dirinya juga menambahkan, hasil pertemuan yang dihadiri pihak PT Antam oleh Ahmad Ali Akbar selaku Refinering and Casting Manager sendiri belum menyebutkan perusahaan penyuplai listik yang dianggap tidak mampu menyediakan power plan tersebut yang saat ini telah bermasalah.

“Penjelasan yang disampaikan siang tadi kami bisa menegaskan waktu penyelesaikan atau 100 persen tahapan pembangunan itu, pihak Antam memberikan jawaban yang tidak pasti atau belum ada kepastian kapan dapat beroperasi. Karena diketahui, Antam melalui P3LH, baru melakukan koordinasi dengan pihak kementrian dalam usaha menyediakan power plan sendiri,” ungkap Lutfi.

Sementara itu, lanjutnya, ketidakjelasan operasi pabrik sangat berdampak  terhadap kelangsungan ekonomi masyarakat lingkar tambang termasuk dampak ketenagakerjaan di lingkungan Haltim khususnya dan Maluku Utara pada umumnya. Dimana sebagai daerah penyuplai bahan mentah terbesar di Indonesia bahkan dalam skala Internasional, PT Aneka Tambang harus secepatnya menyelesaikan pabrik hingga 100 persen.

“Katanya kami ini daerah industri, tapi mana buktinya. Alangkah baiknya tidak ada operasi pertambang di daerah ini, dari pada ada tetapi tidak ada pabrik. Perbedaan Gebe dan Pomala adalah soal ketahanan ekonomi. Gebe dioperasikan Antam puluhan tahun, tetapi non sen. Pomala dioperasikan puluhan tahun, tetapi ekonomi lingkar tambang di daerah itu hidup karena ada pabrik. Oleh karena itu, kuncinya Antam harus secepat mungkin menyelasikan pembangunan ini. Lalu DPRD dan pihak Pemerintah dalam hal ini Bupati Haltim harus tegas,” pungkasnya menutup.

Sementara itu, Pihak PT Antam melalui P3FH, Ali Antalano dikonfirmasi belum memberikan jawaban. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut