Rapat Bersama PWI Halut, Deky:  Kami Akan Tertibkan Kerjasama Media

  • Bagikan
Rapat PWI Halut Bersama kadis Diskominfo di kantor Diskominfo Halut.(Foto: Istimewa)

TOBELO – Dinas Komunikasi Informasi  dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Halmahera Utara (Halut), bakal akan melakukan penertiban media massa baik media cetak maupun media online yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah (Pemda).  Hal ini dilakukan mengingat dalam pengamatan Diskominfo terdapat sejumlah media yang tidak eksis bahkan terkesan seperti media maupun wartawan musiman.

“Iya untuk media maupun wartawan yang melakukan kerjasama dengan Pemda akan kita tertibkan di tahun 2020 ini, terutama dalam berlangganan maupun pemasangan iklan, serta media yang menulis berita seputar kegiatan dan program Bupati dan Wabup,” kata Kepala Diskominfo Halut, Deky Tawaris dalam rapat bersama Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Halut belum lama ini.

Deky menegaskan penertiban ini sendiri akan dilakukan dengan disurati sampai ke pimpinan OPD dan menindaklanjuti sesuai dengan kerjasama yang disepakati dalam pertemuan bersama.

“Kita akan tertibkan hingga disampaikan ke seluruh OPD nantinya,” jelasnya.

Menurutnya, ketika dirinya menangani media, ada sejumlah media yang jarang dilihat keberadaannya. Selain itu, ada wartawan yang melakukan peliputan Pemda yang terkesan seperti wartawan musiman.

“Untuk hal ini, kami berharap seluruh media di Halut dapat melaporkan. Apalagi media maupun wartawan yang melakukan peliputan juga harus selalu berada di lokasi dan selalu muncul beritanya. Apalagi kerjasama media dengan Pemerintah harus benar-benar dengan media yang memiliki legalitas yang jelas dan terverifikasi,” terangnya.

Bukan hanya itu, Deky juga mengatakan bakal menyurat juga ke pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) agar wartawan yang sudah masuk ke Perangkat Desa agar tidak lagi mengaku sebagai wartawan.

“Ada yang sudah masuk ke perangkat desa baru mengaku katanya wartawan sebenarnya yang sudah masuk ke perangkat desa yang bersangkutan tidak lagi mengatasnamakan sebagai wartawan. Karena aturan desa sangat jelas, untuk perangkat desa sendiri dilarang merangkap jabatan,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua PWI Halut Rachman Baba mengatakan sangat mengapresiasi langkah yang diambil oleh Pemda Halut terkait dengan penertiban media dan wartawan dalam melaksanakan tugas peliputan di Pemda Halut.

“PWI Halut sangat  mendukung kebijakan yang diambil oleh Kadis Kominfo dalam menertiban wartawan dadakan,” kata Rachman.

Menurutnya,  sesuai arahan dari Dewan Pers bahwa media  melakukan kerja sama dengan pemerintah sudah harus terdaftar di Dewan Pers.  Karena itu,  Pemda Halut sebelum melakukan kerjasama harus mengecek apakah media tersebut sudah teregistrasi atau belum.

“Terkait dengan keberadaan wartawan yang melakukan tugas jurnalis ada yang berprofesi ganda,  informasi yang kami peroleh ada yang megaku wartawan tapi keseharian sebagai dosen, ada juga sebagai Sekertaris Desa dan Ketua BPD, ini juga perlu ditertibkan,” cetusnya. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut