PH Pelapor Optimis Dugaan Ijazah Palsu Kades Dagasuli Terus Diproses Polisi

  • Bagikan
Penasihat Hukum Pelapor, Ishak Raja (Istimewa)

TOBELO – Kasus dugaan ijazah palsu milik Kepala Desa (Kades) Dagasuli, Kecematan Loloda Kepulauan (Lokep) Kabupaten Halmehara Utara (Halut), Ahmad Amun bakal diproses lebih lanjut. Pasalnya kasus tersebut sudah ditangani oleh penyidik Polres Halut.

Penasihat Hukum (PH) Pelapor, Ishak Raja mengaku sangat optimis kasus dugaan ijazah palsu yang melibatkan Kades Dagasuli tetap diproses Polisi karena ini sudah ditangani oleh penyidik. Bahkan bukti berupa surat dari Pengurus Besar Alkhairaat Palu Sulawesi Tengah juga sudah dikantongi.

“Ini (surat dari pengurus besar Alkhairaat Palu Sulawesi Tengah) saya akan sampaikan kepada penyidik terkait hal ini, jadi kasus tersebut tetap proses jalan dan selebihnya kasus ini akan diserahkan kepada penyidik menempuh langkah-langkah menurut Undang-Undang,” tegas Ishak ketika dikonfirmasi KabarMalut, Minggu (26/1/2020).

Ishak menegaskan, jika ada yang membantah Kades memiliki ijazah palsu dan sebagai alumni MTS Kalumpang, maka dasarnya apa, kemudian penulisannya apa lalu disebutkan Alkhairat Kalumpang, dirinya tidak akan membiarkan oknum siapa pun yang sengaja membawa-bawah nama Alkhairat.

“Saya sebagai PH dari pihak pelapor meminta Polisi betul-betul serius menagani kasus tersebut, sebab kasus tersebut jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang, siapa pun dia memiliki terindikasi mengunakan ijazah palsu,” terangnya.

Ia juga menambahkan, Polisi harus betul-betul tangani kasus ini karena di Kabupaten Halut ini banyak juga yang menggunakan ijazah palsu dan bahkan sekarang ada yang sudah terbukti. Polisi harus serius memberantas tindak kejahatan yang mengunakan ijazah palsu.

“Saya selaku PH dari pelapor menegaskan bahwa sekali pun langit runtuh hukum tetap ditegakan,” tegasnya.

Sementara itu, Kades Dagasuli Ahmad Amun mengaku dirinya menggunakan ijazah MTS Negeri Ternate bukan MTS Negeri Palu. Bahkan tahun 2013 di periode mencalonkan diri sebagai Kades, ia pernah dilaporkan juga menggunakan ijazah palsu sehingga Panitia Kabupaten lansung ke sekolah yang mengeluarkan ijazah tempat dirinya bersekolah, namun dugaan tersebut tidak terbukti.

“Di periode kedua sebelum saya dilantik laporannya sudah masuk di Polres Halut, berita yang beredar di Medsos, sampai saat ini belum ada panggilan, saya sebagai warga negara yang taat hukum, apabila terbukti saya menggunakan ijazah palsu, maka saya siap dihukum sesuai dengan perundang- undang yang berlaku, dan apabila tidak terbukti, saya sebagai warganegara yang taat hukum saya juga punya hak untuk menuntut balik atas pencemaran nama baik saya,” pungkasnya. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut