Percepat Pembangunan Bandara, Pemda Pulau Taliabu Siap Ganti Rugi Lahan Warga

  • Bagikan
Kepala Dinas Pehubungan Pulau Taliabu,Abdul Kadir Nur Ali (Hamsan/KabarMalut)

BOBONG – Untuk mempercepat pembangunan Bandara Taliabu, Dinas Perhubungan Kabupaten Pulau Taliabu, berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) untuk mangambialih penyelesaian ganti rugi lahan warga yang menjadi tanggung jawab Pemprov Malut.

“Jadi soal ganti rugi lahan bandara, saat ini dua orang Kabid saya sementara berada di provinsi dalam rangka kordinasi ke pak gubernur untuk melimpahkan kewenangan ganti rugi lahan itu ke kabupaten. Karena ganti rugi lahan diatas 5 hektar kewenangannya ada di gubernur,” ungkap Kepala Dinas Perhubungan Pulau Taliabu, jelas Abdul Kadir Nur Ali kepada KabarMalut di ruang kerjanya, Selasa (28/1/2020).

Proses ganti rugi lahan seharusnya menjadi tanggung jawab Pemprov Malut, karena luasnya lebih dari 5 hektar. Akan tetapi Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, siap melakukan ganti rugi jika kewenangan itu dialihkan ke kabupaten.

“Jadi kalau kewenangan itu sudah dilimpahkan, maka langsung kami proses ganti rugi lahan itu. Kami akan pangil semua warga pemilik lahan untuk lakukan proses ganti rugi lahan, karena dokumen semua sudah siap,” terangnya.

Pemda Kabupaten Pulau Taliabu sendiri merencanakan pembangunan bandara akan dimulai tahun 2020 ini pula. Dengan begitu, maka semua persyaratan harus diselesaikan lebih dulu sebelum pekerjaan dimulai.

“Saya pastikan dalam tahun 2020 ini proses ganti rugi lahan Bandara Taliabu akan selesai dan pembangunan len clering pun akan mulai dilanjutkan pada tahun ini juga, karena itu yang menjadi syarat dan tanggung jawab pemerintah kabupaten,” tuturnya.

Untuk anggaran yang disiapkan pada ganti rugi lahan bandara Taliabu, dialokasikan sebesar Rp 10 miliar. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut