Dituding Sembunyikan Data untuk Audit, Kadis PU Pulau Morotai Geram

  • Whatsapp
Kepala Dinas PU Pulau Morotai, Abubakar A Rajak (Fizri/KabarMalut)

DARUBA – Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pulau Morotai, Abubakar A Rajak geram dan membantah jika dirinya dianggap menyembunyikan data pembangunan proyek Kantor Bupati Pulau Morotai yang diduga bermasalah untuk diaudit tim Inspektorat.

Abubakar geram dengan pernyataan Kepala Inspektorat Pulau Morotai, Marwanto P Soekidi, karena dinilai tidak mendasar.

Muat Lebih

“Masalah kantor Bupati itu saya mau klarifikasi, dia (Kepala Inspektorat) ngomong kok tidak perinc,i itu yang saya kecewa ke dia. Yang dia maksud ini tahun berapa?, kalau dia mau buktikan mana yang rusak, lihat saja di ruangannya dia, diatas plafon kan belum diperbaiki sampai saat ini, itu sebagai sampel supaya dia tahu biar jangan sembarang ngomong,” ungkap Abubakar dengan kesala kepada wartawan saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (11/2/2020).

Jika Inspektorat menginginkan data pembangunan kantor, lanjut dia, maka data yang mampu disediakan oleh Dinas PU adalah data tahun 2016 sampai tahun 2019. Ditahun sebelumnya Dinas PU tidak memiliki data tersebut.

“Kalau data dari PU, dia minta tahun berapa, kalau dari tahun 2016 kebawa tidak dapat data, jangan bilang bermasalah, masalahnya tahun berapa,” cetusnya.

Abubakar menjelaskan, proyek Kantor Bupati terdapat penambahan item kegiatan. Sebab kantor ini awalnya dirancang untuk kantor DPRD kemudian dialihkan menjadi kantor bupati.

“Yang kita buat itu penambahan sekat, kan kantor ini berubah fungsi dari DPRD ke Bupati otomatis berubah, secara kebutuhan pemanfaatan berubah, kalau berubah kan kita tambah skat kaya di PU, Bappeda dan semua diubah,” jelasnya.

Sementara pekerjaan mulai dari tahun 2016 hingga 2019 hanya pkerjaan sekat dan sedikit pembuatan plafon di 2018. Jika Inspektorat menginginkan data dibawa tahun 2016, maka cukup minta data kontrak dan pasti ketahuan.

“Tingal dia menyurat ke pihak berwajib panggil itu PPK, masa dia suruh kita cari,” papar Abubakar.

Dirinya juga  mengingatkan, jika Inspektorat menginginkan data yang lengkap sesuai keinginan mereka, tinggal menyurat ke Polres untuk dilakukan pemanggilan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan dimaksud.

“Saya tidak sembunyi data, kalau mau ambil data menyurat ke Polres atau pihak berwajib agar memangil PPK. Kalau kita punya sudah diperika 2017-2018, kalau dia bilang masalah lalu hasil Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) kemarin dimana, jadi tanya ke Inspektorat itu tahun berapa,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Inspektorat Pulau Morotai, Marwanto P Soekidi mengaku gedung baru kantor Bupati Pulau Morotai yang resmi digunakan mulai tahun 2019 itu pekerjaanya diduga bermasalah. Sebab struktur bangun tidak sesuai yang diharapkan.

Inspektorat sendiri telah memintai data pembangunan kantor bupati untuk kepentingan audit pertanggungjawaban anggaran yang digunakan sejak tahun Rp 2014-2018. Namun Dinas Pekerja Umum (PU) selaku instansi bertanggung jawab telah menyembunyikan data untuk diaudit Inspektorat.

“Saat ini yang menjadi keterlambatan pemeriksaan itu ketersedian data dari Dinas PU terkait dengan data kontraktor pembangunan kantor bupati ini, bangunan ini juga jika kita lihat banyak kejanggalan di sini,” kata Marwanto.

Permintaan data lengkap berkaitan dengan pembangunan kantor bupati yang banyak mengalami kerusakan ini, tidak tanggapi Dinas PU dan terkesan menyembunyikan. Akibatnya, proses audit anggaran mengalami keterlambatan dan tak kunjung usai.

“Kami sudah minta datanya sudah dua kali, pernah data yang diberikan, misalnya data yang kami minta 10 dikasih hanya 2. Bagaimana mau diperiksa, data dari kontraktor saja tidak dikasih,” kesal Marwanto. (*)

Pos terkait