Dianggap Tak Transparan Pengelolan ADD dan DD, Kades Pencado Didemo Warga

  • Whatsapp
Aksi AMPB di Desa Pencado (Istimewa)

BOBONG – Sejumlah warga Desa Pencado Kecamatan Taliabu Selatan, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara (Malut), menggelar aksi unjuk rasa terhadap kinerja Kepala Desa (Kades) Pencado, Timotius Rette. Warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pencado Bersatu (AMPB), menilai Kades tidak transparan atas pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) semenjadik tahun 2017 hingga sekarang.

Kordinator Lapangan (Korlap) AMPB, Taufik Ladee mengatakan pengelolaan anggaran ADD dan DD tahun 2017 sampai 2019 terdapat banyak pos-pos anggaran yang diduga tidak teralisasi. Hal ini membuat warga harus menggelar aksi di depan kantor Desa Pencado, Rabu (12/2).

Bacaan Lainnya

“Seperti program di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pemberdayaan masyarakat desa dan beberapa program lainnya diduga belum diselesaikan oleh Kades Pencado, Timotius Rette dengan nilai yang mencapai ratusan juta rupiah,” ungkap Taufik dalam keterangan tertulis yang diterima KabarMalut, Kamis (13/2/2020).

Selain itu, massa aksi meminta kepada Kades Pencado untuk menjelaskan dugaan program yang tidak terealisasi tersebut di hadapan massa aksi  dan seluruh masyarakat Desa Pencado. Namun Kades Timotius Rette tidak mengindahkan permintaan massa aksi dan tidak mau menemui massa aksi.

“Kami meminta untuk pak Kades dapat mempertanggung jawabkan beberapa program yang tidak terealisasi dengan dugaan nilai yang mencapai ratusan juta rupiah itu di hadapan kami dan masyarakat pencado secara keseluruhan, namun Kades lebih memilih bersembunyi di dalam kantor dan tidak mau menemui massa aksi,” terangnya.

Atas ketidak transparansinya Kades, masyarakat Desa Pencado menyatakan sikap mendesak Kades untuk segera memundurkan diri dari jabatannya. Mendesak Kades untuk segera mempertanggung jawabkan seluruh program yang diduga belum dapat diselesaikan dengan nilai yang mencapai ratusan juta rupiah itu dan segera tuntaskan seluruh program yang belum dapat diselesaiakan untuk segera diselesaikan.

“Sebagai bentuk kekecewaan, AMPB akan mengalang massa yang lebih besar lagi untuk melakukan demonstrasi di Ibu Kota Kabupaten Pulau Taliabu,” pungkasnya. (*)

Pos terkait