Terkait Enam Desa, Pemprov Malut Sebut Pemda Halut Sebar Informasi Sesat

  • Bagikan
Kabag Pengelolaan Perbatasan dan Penataan Kawasan Biro Pemerintah Setda Malut, Aldhy Ali (Istimewa)

TOBELO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut), sangat menyayangkan pernyataan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Utara (Halut) terkait status enam desa disengketakan dengan Pemda Kabupaten Halmahera Barat (Halbar). Pemprov menyebut pernyataan yang disampaikan Pemda Halut terkait ada empat desa dari enam desa yang bakal masuk ke Halbar merupakan informasi sesat .

“Saya menyayangkan statement dan informasi seperti itu (empat desa Halut masuk Halbar) harus muncul dari Pemda Halut yang notabene tahu dan mengikuti tahapan dari awal sampai akhir,” kata Kabag Pengelolaan Perbatasan dan Penataan Kawasan Biro Pemerintah Setda Malut, Aldhy Ali ketika dikonfirmasi KabarMalut, Senin (24/2/2020).

Aldhy mengatakan masyarakat perlu tahu masyarakat bahwa status enam desa adalah desa-desa yang memiliki kodefikasi sebagaimana Permendagri nomor 137/2018 tentang kode dan data wilayah yakni desa-desa dalam wilayah Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halut. Dengan demikian, maka tak ada satu pun desa yang bakal masuk ke Halbar.

“Tidak satu pun status atau kodefikasi desa yang berpindah ke Halbar, apalagi seperti informasi sesat yang disebarkan bahwa ada empat desa dari enam desa yang ke Halbar,” tuturnya.

Sesuai Permendagri nomor 60 tahun 2019 tentang Batas Daerah Halbar-Halut, lanjut Aldhy, mengatur terkait garis batas.

“Perlu diketahui bahwa dalam putusan garis batas dalam Permendagri tersebut ada sebagian cakupan wilayah di desa-desa Kecamatan Kao Teluk yang masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Halmahera Barat, sebagian cakupan wilayah di desa tersebut,” ucapnya.

Desa-desa tersebut kedepan akan diusulkan guna memperoleh kode wilayah baru, sehingga pelayanan dasar di sebagian wilayah tersebut yang masuk Halbar itu bisa terjamin pelayanan dasarnya kepada masyarakat.

“Bupati Halut tidak bisa memaksakan kehendaknya, karena cakupan wilayah Kecamatan Kao Teluk telah jelas admistrasinya. Sehingga dalam melakukan pelayanan dasar kepada masyarakat agar mempedomani Permendagri 60 tahun 2019, karena pasca diterbitkan Permendagri batas daerah ini, Pemerintah Kabupaten Halut sudah tidak bisa lagi bermain di wilayah abu-abu karena telah ada garis batas yang jelas antar kedua kabupaten antara Halut-Halbar,” tuturnya. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut