Kejari Halut Canangkan Pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM

  • Bagikan
Kajari Halmahera Utara, I Ketut Tarima Darsana dan Bupati Frans Manery bersama Forkopimda pada kegiatan Pencananngan Zona Integritas WBK dan WBBM (Ronald/KabarMalut)

TOBELO – Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Utara (Halut) mengelar kegiatan pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju ke Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta Penandatanganan Pakta Integritas yang berlangsung di halaman kantor Kejari Halut, Kamis (12/3/2020).

Penandatanganan Pakta Integritas yang dilakukan oleh, Kajari Halut I Ketut Tarima Darsana bersama jajaran Kejari Halut sebagai komitmen bersama mewujudkan WBK dan WBBM disaksikan Bupati Halut, Frans Manery, Ketua DPRD Julius Dagilaha, Sekda, Kasdim 1508 Tobelo, Kapolres Halut, Kepala Pengadilan Negeri Tobelo serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta dihadiri para pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Halut.

Kajari Halut, I Ketut Tarima Darsana mengatakan mindset masyarakat terhadap birokrasi selama ini cenderung negatif dan penuh faktor kepentingan, sehingga menyebabkan rendahnya kepercayaan publik. Kondisi tersebut dikarenakan antara lain isu KKN, rendahnya kualitas pelayanan publik dan tidak profesional.

“Untuk mengubah kondisi tersebut, maka perlu dilakukan Pembangunan Zona Integritas sebagai bentuk komitmen untuk membangun SDM yang berbudaya dan anti korupsi,” ungkap I Ketut dalam sambutanya.

Melalui Pencanangan Zona Integritas ini, I Ketut berharap bisa menjadi momentum dalam meneguhkan komitmen para petugas di unit kerja masing-masing, sebagai upaya mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

” Untuk itu kami meminta dukungan semua pihak demi terwujudnya Wilayah Bebas Korupsi,” harapnya.

Sementara itu, Bupati Halut Frans Manery dalam sambutannya,  menyambut baik dan mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Kejari Halut hari ini, yakni melakukan Penandatanganan Pakta Integritas dan pencanangan WBK dan WBBM.

Bupati Frans juga mengatakan hal ini membutuhkan komitmen serta konsistensi semua pihak, agar Pencanangan Zona Integritas tidak sekedar simbol, namun sebaliknya menjadi momentum untuk mulai berbenah dan menjadikan lembaga yang bebas dari korupsi sebagai dalam rangka menuju WBK dan WBBM.

“Atas nama Pemerintah Daerah Halut menyambut baik dengan dilaksanakannya kegiatan pada hari ini, dalam rangka meningkatkan kinerja dan mewujudkan birokrasi bebas dari korupsi,” ucapnya. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut