Tanggap Permen PUPR 14/2020, Dinas PUPR Diskusi Dengan IAPI Malut

  • Whatsapp
Dinas PUPR dan IAPI Maluku Utara saat membahas Tanggap Permen PUPR 14/2020 (Istimewa)

SOFIFI – Putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI) nomor 64 P/HUM/2019 tanggal 3 Oktober 2019, yang mewajibkan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mencabut beberapa pasal dan melakukan penyesuaian subtasnsi dalam Peraturan Menteri (Permen) PUPR 07/2019 dengan jangka waktu 90 hari sejak putusan tersebut dikirim. Jika dihitung waktu tersebut maka Kementerian PUPR wajib mengelurkan Permen baru yang mengatur tentang Standart dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui penyedia paling lambat tanggal 19 Mei 2020.

Untuk masyarakat, pelaku jasa konstruksi pada minggu kedua bulai Mei sangat menantikan hadirnya Permen baru tersebut, bahwa dalam grup diskusi whatsup, facebook, instagram, ramai menyatakan tentang kapan aturan tersebut akan diterbitkan. Bahkan sampai tanggal 19 Mei 2020 disampaikan bahwa Permen baru telah diundangkan Kementrian Hukum dan HAM RI, akan tetapi belum dipublikasikan, hal ini membuat pelaku jasa konstruksi lebih penasaran akan isi dari Permen tersebut.

Alhamdulillah, Rabu (27/5/2020) melalui website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementrian PUPR, Permen PUPR nomor 14 tahun 2020 tentang Standart dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia hadir menjawab rasa penasaran public terutama pelaku jasa konstruksi negeri ini.

Hal yang sama terjadi di Malut, grup Whatsapp dan media social ramai menshare informasi Permen ini. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara (Malut), Santrani Abusama memerintahkan bawahannya untuk merespon secara cepat terhadap regulasi ini. Untuk itu Kepala Bidang Jasa Kontruksi, Risman Iriyanto Djafar menginisiasi pertemuan dengan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) sebagai salah satu Lembaga Profesi dibidang Jasa Konstruksi yang dibentuk, yang secara eksternal membantu dalam menyampaikan informasi, regulasi yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) maupun Permen PUPR.

Bertempat di Hotel Gren Majang Ternate, Dinas PUPR, IAPI dan Biro Layanan Pengadaan berdiskusi dengan tujuan mereview dan memberikan informasi kepada masyarakat jasa konstruksi tentang isi serta perbedaan dengan regulasi sebelumnya serta penguatan yang perlu diperhatikan melalui Pergub dalam mendukung pengadaan wilayah Malut. Pertemuan ini dihadiri oleh Ketua DPD IAPI Malut, Farid Hasan yang juga secara struktural sebagai Kepala Bagian LPSE Biro pada Biro Layanan Pengadaan dan Takdir Ali Mahmut selaku Wakil Ketua 3 DPD IAPI dan secara struktural sebagai Kasubag Pengembangan SDM pada Biro Layanan Pengadaan serta beberapa PPK dan Poka Pemilihan.

Hasil diskusi dapat terlihat beberapa perubahan seperti dibawah ini beserta keteranganya:

Hal-Hal yang mengalami Perubahan/ Penambahan pada Permen PUPR 14/2020

Pasal 1, terdapat penambahan Penghentian Kontrak yang sebelumnya belum diatur;

Yaitu, Tindakan yang dilakukan oleh Pengguna Jasa kepada Penyedia untuk sementara menghentikan berlakunya Kontrak diakibatkan Keadaan Kahar atau keadaan lainnya;

Pasal 3, terdapat penambahan Unsur perangkat daerah yang sebelumnya belum diatur;

Penambahan peraturan pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia  ini juga diperuntukkan untuk perangkat daerah yang pembiayaannya melalui anggaran pendapatan belanja daerah;

Pasal 13, terdapat pasal baru yang mengatur khusus tentang Kerja sama Operasi, yang sebelumnya belum diatur;

Kerjasama Operasi :

  • Memiliki kualifikasi usaha besar dengan kualifikasi usaha besar;
  • Memiliki kualifikasi usaha menengah dengan kualifikasi usaha menengah;
  • Memiliki kualifikasi usaha besar dengan kualifikasi usaha menengah; atau
  • Memiliki kualifikasi usaha menengah dengan kualifikasi usaha kecil.

Pasal 22, terdapat penambahan pasal yang mengatur produk yang dihasilkan (output) Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi tentang rancangan konseptual SMKK, biaya penerapan SMKK, RKK pengawasan dan manajemen konstruksi, yang sebelumnya belum diatur;

Output Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Perencanaan/ Pengkajian/ Perancangan : rancangan konseptual SMKK, biaya penerapan SMKK,

Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Pengawasan/ MK : RKK pengawasan, manajemen konstruksi.

Pasal 24, terdapat perubahan yang mengatur tentang Pemaketan Jasa Konsultan Konstruksi dan Jasa Pekerjaan Konstruksi

Pemaketan Jasa Konsultan Konstruksi :

Kualifikasi Kecil HPS sampai dengan 1 M’

Kualifikasi Menengah HPS 1 M’ – 2,5 M’

Kualifikasi Besar HPS diatas 2,5 M’

Pemaketan Jasa Pekerjaan Konstruksi :

Kualifikasi Kecil HPS sampai dengan 2,5 M’

Kualifikasi Menengah HPS sampai dengan 2,5 – 50 M’

Kualifikasi Besar non BUMN HPS 50 M’ – 100 M’

Kualifikasi Besar diatas 100 M’

Pasal 25, Terdapat penambahan pasal yang mengatur tentang Konsolidasi Paket yang sebelumnya belum diatur;

PPK, dapat mengonsolidasikan paket di area kerjanya masing-masing.

Pasal 31, Terdapat Penambahan Pasal yang mengatur tentang reviuw perkiraan biaya/ RAB pekerjaan Konstruksi Pagu diatas 100 M’ dan Jasa Konsultan Konstruksi pagu diatas 10 M’ yang harus mendapat persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi.

Untuk APBN mendapat persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementrian/ Lembaga.

Untuk APBD mendapat persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Pasal 50, Terdapat PEnambahan Pasal yang mengatur Dalam hal Tender menggunakan metode evaluasi sistem nilai atau metode evaluasi harga terendah ambang batas, kriteria evaluasi dan ambang batas harus mendapat persetujuan Pejabat Pimpinan Tinggi.

Untuk APBN mendapat persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementrian/ Lembaga.

Untuk APBD mendapat persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi jasa konstruksi.

Pasal 54, Terdapat Penambahan Pasal yang mengatur tentang Persyaratan Kualifikasi Pengadaan Langsung yang mengacu pada  standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung.

Pasal 57, Terdapat Perubahan Pasal yang mengatur tentang Persyaratan Metode Pelaksanaan Pekerjaan untuk tender pekerjaan Konstruksi.

Metode pelaksanaan pekerjaan hanya dipersyaratkan untuk Tender pekerjaan yang bersifat kompleks dan/atau pekerjaan yang diperuntukkan bagi kualifikasi usaha besar.

Pasal 58, Terdapat Penambahan pasal yang mengatur tentang Penambahan persyaratan Kualifikasi dan Teknis Peyedia untuk pekerjaan Kosntruksi/ tender terbatas dan Jasa Konsultan Konstruksi.

Untuk APBN : Mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Kementrian dan Lembaga

Untuk APBD : Mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Jasa Konstruksi dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dari unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pasal 61, Terdapat Penambahan pasal yang mengatur tentang Proses pelaksanaan Pengadaan Langsung  Jasa Konstruksi melalui Penyedia. Yang sebelumnya belum diatur.

Pasal 64, Terdapat Penambahan pasal yang mengatur tentang Dokumen Penawaran Pengadaan Langsung;

Dalam hal Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Konstruksi dengan nilai total HPS paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dokumen penawaran yang disampaikan berupa surat penawaran dan penawaran biaya.

Dalam hal Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi dengan nilai total HPS paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dokumen penawaran yang disampaikan berupa surat penawaran dan penawaran harga.

Pasal 112, Terdapat Penambahan pasal yang mengatur tentang Rapat persiapan penunjukan Penyedia yang sebelumnya belum diatur.

Yaitu: Bukti sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dilaksanakan tanpa menghadirkan personel yang bersangkutan;

Pasal 128, Terdapat Penambahan pasal yang mengatur tentang Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Keahlian, Sertifikat Ketrampilan. yang sebelumnya belum diatur.

Sertifikat badan usaha yang disampaikan dalam pembuktian kualifikasi harus berbentuk elektronik.

Sertifikat keahlian dan sertifikat keterampilan yang disampaikan dalam rapat persiapan penunjukan Penyedia barang/jasa harus berbentuk elektronik.

Mulai berlaku untuk pengadaan Jasa Konstruksi tahun anggaran 2021.

Pasal 129, Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pengadaan Jasa Konstruksi yang telah dilakukan sampai dengan tahap perencanaan atau tahap persiapan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia, tetap harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; dan pengadaan Jasa Konstruksi yang telah dilakukan sampai dengan tahap pelaksanaan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia, masih tetap dilaksanakan sampai dengan selesainya seluruh kegiatan Jasa Konstruksi.

Persyaratan Dalam Standart Dokumen Pemilihan Yang Menjadi Bagian Tidak Terpisahkan Dalam Permen PUPR 14/2020

Tentang Pengalaman Perusahaan

Jasa Konsultan Kosntruksi

  • Hanya menilai Pengalaman Kerja Sejenis 10 Tahun Terakhir
  • Pengalaman yang dibuktikan pada saat PQ maka tetap dinilai meskipun tidak disampaikan kembali dalam peawaran

Pekerjaan Konstruksi :

Kecil :

  • Pengalaman berdasarkan subklasifikasi/ sejenis

Menengah/ Besar :

Pengalaman berdasarkan  subklasifikasi/ sejenis atau lingkup pekerjaan

Tentang Personil Manajerial 1 org untuk masing masing jabatan.

Kecil :

  • Pelaksana
  • Ahli/ Petugas K3

Menengah/ Besar :

  • Manager Proyek
  • Manager Teknis
  • Manager Keuangan
  • Ahli K3

Tentang SBU

Kecil :

Maksimal 1 SBU

Menengah/ Besar :

Maksimal 2 SBU

Tentang Jangka Waktu Pelaksanaan

Bukan Persyaratan yang dikompetisikan

Tentang KD

Pengalaman untuk memenuhi KD adalah Pengalaman 15 Tahun terakhir

Tentang Pembuktian Pengalaman.

Untuk Jasa Konsultansi Konstruksi dibuktikan dengan dokumen ASLI:

  • Kontrak
  • BAST
  • Bukti Pembayaran atau Bukti Pemotongan pajak terakhir

Tenaga Tetap

Tidak Menjadi Persyatan Kualifikasi

Key Note Bpk. Ir. Santrani MS. Abusama, Msi. Asian Eng.

Sebagai unit Instansi yang membidangi Jasa Konstruksi sebagaiman diatur dalam permen ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai terdepan dalam menginisiasi dalam memberikan informasi dan pemahaman kepada masyrakat jasa konstruksi, sehingga kualitas sisi pengadaan jasa kontruksi Prov. Maluku Utara lebih baik kedepannya.

Key Note Sdr. Risman Iriyanto Djafar, ST. MT.

Ini merupakan tanggung jawab besar dalam pengelolaan Jasa konstruksi, terutama wilayah Maluku Utara, dengan diskusi seperti ini dapat dijadikan sebagai wadah informasi, masukan, serta dorongan dalam memperkuat Masyarakat jasa kosntruksi. Sehingga Langkah perkuatan melalui Peraturan Gubernur dapat menghadirkan sisi penyedia yang baik secara kualitas , sisi Pengguna yang transparan dalam pengelolaan serta sumber material alami yang termanfaatkan dengan baik.

Key Note Sdra Farid Hasan SE. Msi. CCMs.

Untuk menghadirkan ekosistem pengadaan yang baik di maluku utara, salah satunya dibutuhkan Pelaku Pengadaan yang paham akan regulasi, yang adil dalam menerapkan regulasi, yang konsisten dalam mengevaluasi untuk itu wadah diskusi, dialog dan pelatihan sebagai sarana peningkatan SDM Pelaku Pengadaan sangat penting untuk keberlangsungan pengadaan barang/ jasa pemerintah.

Key Note Sdra Takdir Ali Mahmut SST. Msi.

Diskusi ini merupakan Langkah bijak dalam menyambut hadirnya Permen PUPR 14/2020, yang di motori oleh Dinas PUPR Malut, dengan mengahdirkan DPD IAPI dan BLP Malut semoga memberikan warna bagi SDM Pengadaan Barang/ Jasa Malut. (Adv)

Pos terkait