Kabid PNFI Morotai Diduga Lakukan Pungli Dana BOP PAUD

  • Bagikan
Ilustrasi Pungli

DARUBA – Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Pulau Morotai, Arafik M Rahman diduga melakukan pungutan liar (Pungli) pada dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pungli yang dilakukan mantan Kabag Humas Setda Pulau Morotai ini terjadi saat para pengelola PAUD mencairkan BOP tahap pertama tahun 2020.

Salah guru PAUD yang enggan namanya disebutkan, mengaku dana BOP yang dicair Senin (20/7) kemarin, setelah mendapat surat rekomendasi pencarian dari Kepala Dinas (Kadis) ditandatangani, para pengelola harus menghadap lagi Kabid PNFI Arafik M Rahman untuk dicap. Dalam pengurusan itulah Arafik meminta setelah pencairan langsung balik ke kantor lagi untuk menyetor sejumlah uang sebagai terima kasih.

“Jadi dia (Arafik) pangil kita satu-satu masuk di ruanganya baru kasih, dan ini seakan-akan dia bawa nama Ibu Bupati, tetap dia minta terus ke kita, apakah betul ini perintah dari ibu Bupati,” ungkap guru tersebut, Selasa (21/7/2020).

Menurutnya, saat ini yang sudah kasih uang yang diduga Pungli  kurang lebih 25 PAUD. Ditindakan Pungli ini bukan baru terjadi tetapi sudah berlangsung sejak tahun 2019 lalu.

“Tahun kemarin tepat di bulan Desember BOP tahap dua saya kasih Rp 500 ribu dan ada yang kasih Rp 1 juta . Tahun ini dia (Arafik) patok Rp 1 juta sampai Rp 3 juta,” tegasnya.

Terpisah, Kabid PNFI Dikbud Pulau Morotai, Arafik M Rahman ketika dikonfirmasi membantah dugaan Pungli yang dialamatkan kepadanya ini. Namun Arafik mengaku menerima uang dari para pengelola PAUD untuk rokok.

“Tidak benar kalau dinas lakukan pemotongan, dan itu kan keikhlasan mereka (pengelola PAUD) berurusa dan kasih beli rokok saja, tapi yang namanya potong-potongan tidak ada,” singkatnya.

Sementara itu, Kepala Dikbud Pulau Morotai, F Revi Dara menegaskan dana BOP PAUD murni dan tidak ada yang pemotongan. Sebab dana BOP PAUD dari pemerintah pusat ditranfer langsung ke kas daerah (Kasda), kemudian dari Kasda langsung ke rekening PAUD.

“Kalau sampai ada dan ketahuan maka saya langsung proses.  Jadi, jangan bermain dibelakang layar nanti saya telusuri dan jangan bawa nama pak bupati dan ibu bupati,” tegas Revi.

Dijelaskan, besaran dana BOP itu berdasarkan dengan jumlah siswa di masing-masing PAUD, karena semua data diverifikasi langsung oleh Kemendikbud RI dan tidak masuk di rekening Dikbud.

“Yang menerima itu BOP saat ini sekitar 70 PAUD, sehingga total anggaran hampir Rp 1 miliar yang bersumber dari APBN melalui DAK non fisik,” pungkasnya. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut