Insentif Tim Medis Covid-19 Pulau Morotai Capai Rp 3,2 Miliar

  • Whatsapp
Kepala BPPKAD Pulau Morotai, M Umar Ali (Fizri/KabarMalut)

DARUBA – Para tenaga medis untuk penanganan virus Covid-19 di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara mendapat alokasi anggaran insentif sebesar Rp 3,2 miliar. Pemerintah Daerah (Pemda) Pulau Morotai mengalokasi anggaran Rp 3,2 miliar melalui dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Pulau Morotai, M Umar Ali mengatakan total insentif Rp 3,2 miliar  untuk tim medis Covid-19 saat ini sudah dicairkan 50 persen dengan jumlah Rp 1,8 miliar lebih.

Bacaan Lainnya

“Jadi tinggal 50 persen lagi yang belum digeser ke Dinkes, karena pembayaran insentif ini dilakukan secara bertahap,” ungkap Umar ketika wartawan, Rabu (12/8/2020).

Menurut M Umar, untuk pencairan dana insentif tahap dua belum bisa dilakukan sekarang, karena kami masih menunggu laporan tahap satu masuk dan diimput dulu. Selanjutnya Kemenkes melakukan tranferan ke daerah baru mereka bisa lakukan permintaan pencairan.

“Intinya pencairan dana insentif tahap dua ini menunggu laporan tahap satu saja,” terangnya.

Terpisah, Kepala Dinkes Pulau Morotai, Julys Jiscard Crons membenarkan adanya pencairan anggaran insentif tim medis tersebut.

“Iya betul insentif para tenaga medis khusus yang masuk dalam Tim Satgas Covid-19 Morotai sudah dicairkan sejak minggu kemarin dan sudah ditransfer ke rekening masing-masing tenaga medis,” terang Julys.

Dikatakan, jumlah total penerima insentif ini sebanyak 72 orang yang diambil dari setiap Puskesmas di 6 Kecamatan, kemudian di RSUD dan Dinkes.

“Jadi penerima insentif itu bervariasi, yakni Dokter Spesialis Rp 15 juta, Dokter Umum Rp 10 juta, Perawat/Bidan Rp 7,5 juta dan tenaga medis lainnya Rp 5 juta,” cetusnya.

Ditambahkan, untuk anggaran pembayaran insentif para tenaga medis ini anggaran tambahan BOK dari Kemenkes yang ditranfer langsung ke Kas Daerah berdasarkan usulan Pemda. (*)

Pos terkait