Paripurna Penyampaian KUA-PPAS APBD 2021, DPRD Minta Pemda Morotai Patuhi Aturan

  • Bagikan
Penyerahan Dokumen KUA-PPAS oleh Pemda Kepada Pimpinan DPRD Pulau Morotai (Fizri/KabarMalut)

DARUBA – Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, kini baru menyampaikan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Karena dinilai lambat, DPRD Pulau Morotai pun meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk taat dan patuhi aturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketua DPRD Pulau Morotai, Rusminto Pawane dalam sambutannya menyampaiakan secara kelembagaan DPRD mengingatkan kepada Pemda selaku mitra kerja, agar dalam hal pengambilan kebijakan anggaran dalam ber-APBD perlu memperhatikan petunjuk dan rasa kepatutan pada peraturan perundang-undangan secara cermat dan komprehensif serta meningkatkan aspek senergitas kemitraan secara intensif dan transparan.

“Terkait dengan hal itu DPRD menyatakan bahwa keterlambatan terhadap jadwal dan penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2021 merupakan kelalaian pemerintah daerah, karena tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Rusminto yang juga selaku pimpinan sidang paripurna, Rabu (4/11/2020).

Sidang Paripurna Penyampaian KUA-PPAS ABPD 2021 Pulau Morotai di Kantor DPRD Pulau Morotai (Fizri/KabarMalut)

Rusminto mengaku agenda paripurna penyampaian dokumen KUA-PPAS APBD tahun 2021 yang dilaksanakan  hari ini merupakan tahapan ketiga dari sembilan tahapan dalam mekanisme penyusunan APBD sesuai dengan pedoman atau petunjuk Peraturan Menteri Dalam Negeri no 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusun APBD tahun anggaran 2021.

“Setelah disampaikan dokumen rancangan KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2021 dalam rapat paripurna DPRD pada hari ini, kita upayakan agar secepatnya tahapan-tahapan selanjutnya dapat terlaksana mengingat limit waktu kita yang sudah sangat singkat,” ungkap Rusminto.

Sementara itu, Wakil Bupati Pulau Morotai, Asrun Padoma mengatakan rancangan dokumen KUA-PPAS tahun 2021 untuk Pulau Morotai, ditergetkan Pendapatan Daerah sebesar Rp 738.011.856.387, proyeksi pendapatan daerah ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp 34.937.384.420 atau sebesar 4,73 persen dari total pendapatan secara keseluruhan.

“Sedangkan untuk pendapatan transfer sebesar Rp 693.074.202.000 atau sebesar 93,91 persen dari total pendapatan daerah. Dana pendapatan transfer tersebut diatas terdiri dari dana bagi hasil pusat sebesar Rp 372.428.984.000. Sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik maupun non fisik  sebesar Rp 215.687.516.000 dan Dana Desa (DD) sebesar Rp Rp 77.993.035.000,” terangnya.

Selanjutnya lain-lain pendapatan daerah yang sah di proyeksi sebesar Rp 10.000.269.967, sedangkan untuk total postur belanja daerah yang diproyeksikan pada tahun 2021 sebesar Rp 770.534.585.942.03 atau sebesar 32,24 persen dari total belanja daerah, dari total belanja modal diatas kurang lebih 86,82 persen adalah pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik 13,18 persen adalah pendanaan dari sumber Dana Alokasi Umum (DAU).

“Untuk belanja-belanja tidak terduga sebesar Rp 11.000.000.000 atau sebesar 1,47 persen dari total belanja daerah ini juga menjaga-jaga dari kemungkinan hal-hal lain terjadi diluar dari kita rencanakan, dan yang terkahir belanja transfer yang didalamnya memuat terkait belanja untuk alokasi dana desa dari daerah dan dana desa dari pusat sebesar Rp 119.734.207.550 atau sebesar 15,54 persen dari total belanja daerah,” papar Asrun.

Diakhir sambutan, Asrun menyampaiakan permohonan maaf atas keterlambatan penyampaian dokumen KUA-PPAS tahun 2021, dikarenakan banyak hal yang mesti dan harus disesuaikan seperti penyesuaian program atau kegiatan dari Permendagri nomor 13 tahun 2006 ke Permendagri 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

“Kemudian Permendagri tersebut disesuaikan lagi ke dalam Kemendagri 050-3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran Permendagri 90 tahun 2019, dan terakhir adalah pemberlakuan keharusan pelaksanaan APBD 2021 dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri,” pungkasnya. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut