Terkait Pengelolaan Dana BOS, Kepsek SMA, SMK dan SLB dapat Bimtek dari Dikbud Malut

  • Bagikan
Sekretaris Dikbud Maluku Utara, Amirudin (Fahri/KabarMalut)

SOFIFI Untuk mendorong pengelolaan dana Bantuan Operasionl Sekolah (BOS) yang efektif, efesien, transparan dan akuntabel di satuan pendidikan yang ada di Maluku Utara. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Malut menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) pengelolaan dana BOS berbasis aplikasi secara virtual, terhadap seluruh Kepala Sekolah (Kepsek), Bendahra dan Operator Sekolah tingkat SMA, SMK dan SLB se-Provinsi Malut, bertempat di SMK Negeri 1 Kota Ternate, Sabtu (6/3).

Sekretaris Dikbud Malut, Amirudin mengataka dana BOS adalah dana yang digunakan untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar, menengah dan atas, sebagai pelaksana program wajib belajar dan konsep merdeka belajar.

Dana tersebut harus dikelola satuan pendidikan dengan menerapkan prinsip manejmen berbasis Sekolah, karena hal itu merupakan kewenangan satuan pendidikan untuk melakukan perencanaan, pengelolaan dan pengawasan program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan satuan pendidikan yang ada.

“Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis pengelolaan dana BOS reguler yang harus dilakukan berdasarkan prinsip pengelolaan dana BOS,” ungkap Amirudin.

Lebih jauh Amirudin menjelaskan, sedikitnya ada lima item pengelolaan dana BOS yang harus diterapkan, yakni pertama fleksilibitas, yaitu: penggunaan dana BOS harus dikelola sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Kedua Evektivitas, yaitu: penggunaan dana BOS reguler diupayakan dapat memberikan hasil pengaruh dan daya guna untuk mencapai tujuan di satuan pendidikan.

Ketiga Efisiensi, yaitu: penggunaan dana BOS regular diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya minimal dengan hasil yang optimal. Keempat Akuntabilitas, yaitu: penggunaan dana BOS reguler dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan sesuai peraturan perundang-undangan dan kelima Transparansi, yaitu: penggunaan dana BOS reguler dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan satuan pendidikan.

“Untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan pengelolaan dana BOS, Kemendikbud telah mengembangkan e-platform untuk layanan sistem informasi pendidikan berbasis aplikasi yang terintegritas. Ini sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola keuangan pendidikan yang transparan dan akuntabel,” jelas Amirudin.

Dengan kegiatan bimbingan teknis ini, Amirudin mengharapkan dapat memberikan pemahaman kepada semua satuan pendidikan terkait pengelolaan dana BOS dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Sehingga dana BOS dapat dijalankan dengan baik.

“Apabila terdapat kendala yang dialami para Kepsek atau Bendahara, maka wajib melakukan koordinasi dengan pengelolaan BOS atau ke pihak yang mengetahuinya,” harapnya.

Selain itu, Amirudin mengaku saat ini Kemendikbud telah merancang sistem informasi pengelolaan dana BOS mulai dari perencanaan menggunakan aplikasi ARKAS dan Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPlah) untuk mendukung pengadaan barang dan jasa di satuan pendidikan yang dilakukan secara daring.

“Pembelanjaan melalui SIPlah diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan evektivitas serta pengawasan pelaksanaan dana BOS,” katanya lagi.

“Semoga dengan kegiatan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan pendidikan di Malut,” tutupnya. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut