Raih WTP, BPK Masih Temukan Sejumlah Masalah di Pemprov Maluku Utara 

  • Bagikan
Anggota V BPK RI, Prof Baharulah Akbar menyerahkan LHP atas LKPD Provinsi Maluku Utara tahun 2020 dan LHP Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Kemantapan Jalan tahun anggaran 2020 kepada Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba (Istimewa)

SOFIFI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utar, meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Bandan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Dareah (LKPD) tahun 2020 dan LHP Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Kemantapan Jalan tahun anggaran 2020.

“Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2020 termasuk implementasi atas rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk menindaklanjuti rekomendasi, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ungkap Anggota V BPK RI, Prof Baharulah Akbar pada Sidang Paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Maluku Utara di Sofifi, Senin (7/6/2021).

Meski memperoleh predikat WTP, Baharulah mengaku BPK masih menemukan beberapa permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah yang hendaknya menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan harus segera ditindaklanjuti, diantaranya: terdapat potensi kekurangan penerimaan pajak air permukaan, perjanjian kerja sama pemanfaatan fasilitas pelabuhan dan pengelolaan penerimaan kontribusi laba operasional kerjasama pemanfaatan fasilitas pada Dinas Kelautan dan Perikanan belum sesuai ketentuan, yaitu belum dilengkapi dengan persetujuan Gubernur dan tarifnya belum menyesuaikan dengan Perda nomor 5 tahun 2017 tentang Retribusi Daerah.

Sebanyak 28 penerima hibah dan 68 penerima bantuan sosial belum menyampaikan laporan penggunaan dana yang diterimanya, serta pengelolaan aset tetap belum sepenuhnya memadai, yakni pencatatan aset tetap dalam aplikasi SIMDA BMD belum seluruhnya dilengkapi informasi lokasi, luas dan kode tanahnya serta status tanah.

“Selain itu, dalam hasil Pemeriksaan Kinerja masih ditemukan permasalahan yang dapat mempengaruhi efektivitas upaya Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam mencapai target kemantapan jalan tahun 2020, yaitu Pemerintah Provinsi belum sepenuhnya merancang perencanaan program atau kegiatan untuk mencapai target kemantapan jalan. Dan Pemerintah Maluku Utara juga belum optimal dalam menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki untuk mendukung tercapainya target kemantapan jalan. Serta Upaya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan program pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan guna mencapai target kemantapan jalan belum sepenuhnya memadai,” jelas Baharulah.

Selanjutnya, Baharulah mengingatkan Gubernur dan jajarannya agar segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diberikan oleh BPK ini selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP ini diterima, sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang nomor 15 tahun 2004. Selain itu,Baharulah juga menyampaikan kepada Pimpinan DPRD, apabila pimpinan dan anggota DPRD memerlukan penjelasan lebih lanjut atas substansi LHP, maka DPRD dapat mengusulkan pertemuan konsultasi dengan BPK Perwakilan Maluku Utara untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut atas materi hasil pemeriksaan yang dirasakan belum jelas.

“Untuk Pemerintah Provinsi Maluku Utara, agar lebih bersungguh-sungguh dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut,” pungkasnya. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut