Positif Covid-19, Tiga Tersangka Korupsi Kapal Nautika Dibantarkan

  • Bagikan
Empat tersangka kasus dugaan korupsi anggaran pengadaan kapal nautika penangkap ikan dan alat simulasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara (Istimewa)

TERNATE – Tiga dari empat tersangka kasus dugaan korupsi anggaran pengadaan kapal nautika penangkap ikan dan alat simulasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara senilai Rp 7,8 miliar tahun 2019, dinyatakan positif terpapar Covid-19. Para tersangka pun langsung dibantarkan penahanannya oleh penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara.

Ketiga tersangka ini masing-masing Imran Yakub selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Reza Daeng Barang selaku Ketua Pokja dan Ibrahim Ruray selaku rekanan/pelaksana pekerjaan, langsung dibantarkan penahanannya.

Kasi Penkum Kejati Maluku Utara, Richard Sinaga mengatakan ketiga tersangka tersebut sudah melakukan pembantaran yaitu tersangka Imran Yakub pembantaran tanggal 7 Juli, tersangka Reza Daeng Barang tanggal 7 Juli. Sedangkan tersangka Ibrahim Ruray dibantarakan tanggal 8 Juli.

“Ketiga tersangka ini kita lakukan pembantaran sebagaimana hasil PCR di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ternate, karena ketiga tersangka ini terpapar Covid-19,” kata Richard kepada KabarMalut, Selasa (13/7/2021).

Richard menambahakan, awalnya ketiga tersangka ini ingin dilakukan isolasi di RSUD Ternate, tapi kondisi rumah sakit full sehingga pihak rumah sakit meperbolehkan isolasi mandiri di rumah masing-masing.

“Mereka diisolasi mandiri ini sejak tanggal 7 dan 8 Juli. Untuk satu orang tersangka inisial ZH (Zainudin Hamisi) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) masih di Rutan Klas 2B Ternate,” jelasnya.

Jika ketiga tersangka ini sudah dinyatakan sembuh atau negatif Covid-19, akan dikembalikan ke Rutan untuk menjalankan proses hukum.

“Ketiga tersangka jika sudah dinyatakan negatif akan dikembalikan ke Rutan,”pungkasnya.

Untuk diketahui, pengadaan kapal penangkap ikan dan alat simulasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara tahun 2019 diduga merugikan keuangan negara senilai Rp 4,7 miliar sesuai hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Maluku Utara. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut