Kepsek SD GMIH Ruko Diduga Lakukan Pungli, Kadikbud: Sekolah Tidak Diizinkan Pungut Biaya Komite

  • Bagikan
Ilustrasi: pungli (Riau online)

TOBELO ‐ Kepala Sekolah (Kepsek) Sekolah Dasar (SD) GMIH Ruko, Marten Sumtaki diduga melakukan pungutan liar (Pungli) kepada ratusan orang tua siswa berupa uang sebesar Rp 50 ribu per siswa.

Hal ini terungkap setelah adanya informasi yang disampaikan sejumlah orang tua murid, bahkan sempat diposting di media sosial (medsos) facebook oleh akun @Alkis Rein Wogono. Dalam postinganya, @Alkis Rein Wogono  mempertanyakan soal kebijakan Kepsek yang beralamat di Desa Ruko, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara.

“Disampaikan kepada seluruh orang tua wali murid SD GMIH Ruko apakah betul ada pungutan dari sekolah RP 50.000/siswa untuk biaya pembangunan…? Kalaupun ada, harus ada kesepakatan bersama antara pihak sekolah dan orang tua wali murid, kalau tidak ada itu berarti masuk dalam kategori PUNGLI,” ucap Rein dalam postinganya.

Posting tersebut pun mendapat sorotan dari berbagai netizen bahkan ada sejumlah orang tua murid berkomentar mengatakan pihaknya sempat kaget karena ada permintaan uang sebesar Rp 50 ribu dari anak mereka untuk diberikan ke sekolah.

Kepsek SD GMIH Ruko, Marten Sumtaki saat  dikonfirmasi mengatakan terkait dengan permintaan uang Rp 50 ribu kepada siswa itu sudah ada kesepakatan antara pihak sekolah dan orang tua murid.

“Kebijakan itu diambil pihak sekolah karena sudah adanya kesepakatan pada saat penerimaan buku lapor siswa antara pihak sekolah dan orang tua siswa,” kata Marten, Senin (13/9/2021).

Martin mengaku, uang yang dibebankan kepada orang tua murid itu dipakai pembiayaan sewa tukang pembuatan pemasangan seng sekolah yang saat ini mau diganti oleh pihak sekolah.

“Sebenarnya yang bekerja memasang dan membongkar seng itu adalah orang tua murid, cuma karena mereka tidak sempat datang bekerja akhirnya pihak sekolah ambil kebijakan menyewakan tukang dan sewa tukang tersebut dibebankan kepada masing-masing orang tua murid sebesar Rp 50 ribu,” tuturnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Halmahera Utara, Hertje Manuel mengatakan untuk sekolah negeri tidak diizinkan, sementara sekolah swasta terkait dengan hal itu tergantung dari pengurus yayasan.

“Kalau sekolah negeri tidak diizinkan. Kalau sekolah yayasan tergantung dari pengurus yayasan, apakah yayasan izinkan atau tidak dan kesepakatan komite. Tetepi sekolah negeri maupun swasta tidak diizinkan memungut uang komite, karena sudah dibiayai dari dana BOS,” singkat Manuel. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut