Tunggak Sewa Dermaga, Bupati Halmahera Tengah Diminta Bersikap Tegas Terhadap PT FBLN

  • Bagikan
Papan Peringatan yang dipasang PT Berkat Josef Valyoda Mandiri pada Dermaga yang dipakai PT FBLN (Istimewa)

TERNATE – Bupati Halmahera Tengah, Edi Langkara diminta untuk bersikap tegas terhadap PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) yang beroperasi di Pulau Gebe. Sebab, perusahan asal China tersebut hingga kini masih menunggak sewa pemanfaatan Dermaga Eksport I dan Dermaga Jetty II di Pulua Gebe, Halmahera Tengah, Maluku Utara.

Direktur Utama PT Berkat Josef Valyoda Mandiri, Rhony Sapulette mengaku selaku pengelola kedua dermaga, PT FBLN ingkar janji atas sewa pemanfaatan Dermaga Eksport I dan Dermaga Jetty II milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah ini.

Rhony mengatakan sewa pemanfaatan Dermaga Eksport I dan Dermaga Jetty II oleh PT FBLN ini berawal pada 16 Juli 2020, pihaknya mengirimkan surat kepada PT FBLN di Kawasan Mega Kuningan Jakarta. Dalam surat tersebut tentang penawaran sewa penggunaan Dermaga Eksport dan Jetty.

“10 Agustus dan November 2020 surat kami juga telah mengirimkan surat kepada PT FBLN terkait pemakaian kedua Jetty tersebut, namun tidak mendapat respon baik dari pihak PT FBLN atau pemakai, sehingga pada 21 November 2020 kami menutup kedua jetty tersebut sampai dengan adanya kesepakatan pembayaran yang mengikat antara pihak PT FBLN dengan perusahan kami sebagai pihak pengelola,” kata Rhony kepada KabarMalut Kamis (21/10/2021).

Sehari setelah penutupan Jetty tersebut, lanjut Rhony, pihak PT FBLN membongkar paksa jetty dan merusak, kemudian menggunakan kembali jetty.

“Merasa tidak terima dengan tindakan tersebut akhirnya kami melakukan pelaporan di Polda Maluku Utara,” akunya.

Setelah itu, pada 22 Desember 2020  dilakukan pertemuan di ruang rapat Bupati Halmahera Tengah antara dirinya sebagai pengelolaan, Persuda Fogogoru Maju Bersama dan PT FBLN serta disaksikan oleh Bupati, Sekda dan beberapa SKPD.

“Dari hasil pertemuan tersebut memutuskan bahwa akan melaksanakan rapat lanjutan di Jakarta yang akan difasilitasi oleh Kemenko Maritim dan Investasi, dan juga sepakat pihak pemakai jetty bersedia membayar harga sewa atas kedua dermaga atau jetty tersebut mulai dari Januari sampai dengan Desember 2020 setelah dilakukan kesepakan harga oleh kami dengan pihak pemakai,” jelasnya.

Pada 1 Maret 2021, ia diundang kembali oleh Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Maritim & Investasi untuk melakukan rapat koordinasi dan mediasi permasalahan pengelolaan dan pemanfaatan dermaga eksport I dan jetty II tersebut.

“Hasil pertemuan tersebut pihak PT FBLN dalam hal ini pemakai siap membayar harga sewa kedua Jetty dimaksud setelah kesepakatan harga,” terangnya.

Namun sampai dengan saat ini pihaknya sebagai pihak pengelolah belum menerima pembayaran apapun dari PT FBLN.

“Untuk itu kami berharap Bupati Halteng Edi Langkara harus bersikap tegas, jangan takut dengan investor asing dalam hal ini Cina yang mengatur tanah kita,” pungkasnya. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut