Tolak Barataku Jadi Ibu Kota Kecamatan, Warga Lima Desa Protes DPRD Halbar

  • Whatsapp
Warga lima desa yang menolak penetapan Ibu Kota Kecamatan Loloda Tengah saat aksi protes di DPRD Halbar

JAILOLO – Warga lima mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), meninjau kembali Paripurna penetapan Desa Barataku menjadi ibu kota Kecamatan Loloda Tengah, yang berlangsung sejak pukul 11.00 WIT, di halaman kantor DPRD, Kamis (25/1/2018).

Puluhan massa ini menggelar aksi di DPRD dan menyesalkan sikap Pemda dan DPRD, yang secara sengaja menetapkan Desa Barataku sebagai ibu kota kecamatan tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat.

Korlap Aksi Fajri Umar Tohe, dalam orasinnya mengatakan, aksi yang dilakukan ini sebagai bentuk protes terhadap keputusan DPRD yang sepihak karena tidak melibatkan semua unsur masyarakat. Untuk itu, warga menuntut kepada Pemda dan DPRD Halbar,  segera meninjau kembali kebijakan yang tidak sesuai harapan dan keinginan masyarakat selama ini dan segera menetapkan kembali Desa Baja yang harus menjadi ibu kota Kecamatan Loloda Tengah paling lambat akhir Januari 2018.

“Kami berharap akhir Januari ini, Desa Baja sudah menjadi ibu kota Kecamatan Loloda Tengah,” teriaknya.

Menurutnya, sebelumnya perjuangan untuk pemakaran Kecamatan Loloda Tengah dengan ibu kota di Desa Baja bukan Baratku, karena telah  disepakati ke-10 desa calon pemakaran. Olenya itu, masyarakat kelima desa yaitu Desa Tuakara, Jangailulu, Baja, Pumadada dan Desa Gamkehe, yang harus menjadi pertimbangan Pemda dan DPRD.

Sementara orator lainnya, Alibasalim Taufi mengatakan, berbagai upaya sudah lakukan sampai pada aksi hari ini, sebagai bentuk langka dan harapan agar penetapan Desa Barataku sebagai ibu kota kecamatan patut ditinjau kembali.

“Kami tegaskan kembali, apabila Pemerintah baik eksekutif maupun legislatif tidak akomudir tuntutan tersebut. Maka masyarakat lima desa Loloda Tengah yang bertandatangan (terlampir) di bawah ini menyatakan sungguh-sungguh akan menarik dukungan terhadap pemakaran Kecamatan Loloda Tengah,” tegasnya.

Selain itu, massa aksi juga menuntut pimpinan DPRD Halbar untuk segera menerbitkan surat rekomendasi bagi kelima desa untuk bergabung dengan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara (Halut).

Setelah dari kantor DPRD Halbar, massa kemudian melanjutkan aksi serupa di kantor Bupati Halbar, yang dikawal puluhan anggota Polisi dan satpol PP. (ssd)

Pos terkait