Dana BOS Belum Cair, Sekolah Terpaksa Berutang

  • Whatsapp
Kabid Dikdas Dikbud Halbar, Catur Aribowo

JAILOLO – Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kerap mengalami keterlambatan pencairan membuat sekolah setiap tahun terpaksa berutang. Hal itu terjadi di sejumlah sekolah SD dan SMP di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar).

Setiap tahun pencairan Dana BOS selalu mengalami keterlambatan pencairan, sehingga dengan terpaksa pihak sekolah harus berutang untuk memenuhi kebutuhan di sekolah.

Muat Lebih

“Jika sekolah belum memiliki dana,  maka mau tidak mau harus berutang mulai dari Rp 5 juta hingga Rp 7 juta,” ungkap Kepala Sekolah SMP 31 Halbar, Azhar kepada KabarMalut, Senin (29/1/2018).

Menurutnya, setiap pencairan dana BOS sesuai Juknis yang telah diatur dalam Permendikbud nomor 26 tahun 2017 tentang petunjuk teknis BOS, untuk triwulan I pada pertengahan Februari bulan berjalan tetapi selalu saja terlambat hingga sampai Maret bulan berjalan.

“Seharusnya pencairan pada triwulan I sampai triwulan IV, biasanya bulan kedua sudah pencairan tetapi selalu terlambat,” ketusnya.

Lanjut Azhari, jumlah siswa di sekolah yang dipimpinnya sebanyak 35 siswa dengan dana Bos yang diterima sebesar Rp 60 Juta. Dan bagi sekolah yang memiliki jumlah siswa dibawa rata-rata 50 kebawa tetap dapat Rp 60 juta,  sedangkan sekolah memiliki siswa diatas dari 60 siswa maka dihitung per siswa sebesar Rp 1 juta.

“Dana Bos diterimah sekolahnya Rp 60 juta, dengan jumlah siswa sebanyak 35 orang,” tandasnya.

Dia berharap, setiap pencairan dana BOS agar tepat waktu karena mengingat bulan Maret sudah melaksanakan Ujian Nasional (UN). Sehingga tidak perlu lagi berhutang atau melakukan pinjaman.

Terpisah, Kabid Dikdas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Halbar, Catur Aribowo mengatakan,  estimasi anggaran BOS masih mengacu tahun 2017 kemarin sebesar Rp 16 miliar lebih, tetapi setelah berkonsultas dengan Dikjar Provinsi, diminta dialihkan dengan hitungan berdasarkan jumlah siswa menjadi Rp 18 Miliar. Dengan begitu, di tahun anggaran 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp 2 miliar.

“Terjadi kenaikan karena berdasarkan Dapodik per 25 Desember kalau dikalihkan dengan anggaran per tahun sebesar Rp 18 miliar lebih, sehingga dengan begitu terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya,” tandasnya.

Dikatakannya, dari mekanisme pencairan untuk siswa sebesar Rp 800 ribu,  sedangkan SMP bagi per siswa sebesar Rp 1 juta. Apalagi anggaran tersebut diperuntukan untuk 11 mata belanja, sesuai edaran Kemendikbud dan Kemendagri.

“Sementara saya baru masukan sekolah negeri yang diakui oleh batang tubuh APBD,  sedangkan sekolah swasta itu melalui hibah langsung kesatuan pendidikan. Artinya, melalui pusat ke Provinsi baru kemudian ke kabupaten/kota,” katanya.

Catur berharap, dari anggaran tersebut dapat pergunakan sebaik mungkin sesuai Juknis. Apalagi kedepan sekolah negeri itu sudah tidak boleh menyepelekan pertanggungjawaban dana BOS karena sudah dimasukan ke batang tubuh APBD sehingga pertanggungjawaban itu harus jelas.

“Representasi penggunaan dana BOS sudah sesuai harapan dan kedepan Kepsek lebih perhatikan LPJ sehingga dapat tercapai. Sehingga dana BOS tidak menghalangi keinginan Bupati untuk WTP,” pungkasnya.  (*)

 

Editor: Narjo Usman

Pos terkait