Satgas Malut Demo KPK, Desak Periksa Mantan Bupati Halteng

  • Bagikan
Satgas Malut Demo di Depan Gedung KPK Menuntut Selidiki Kasus Mantan Bupati Halteng

WEDA-Elemen masyarakat yang menamai diri Satu Gagasan (Satgas)Maluku Utara, pada Rabu 14 Februari kemarin  mendatangi gedung KPK, mereka menuntut lembaga anti korupsi ini segera memanggil mantan bupati Halmahera Tengah (Halteng) Al Yasin Ali,  untuk diperiksa dalam kasus kapal cepat KM Faysayang Tahun 2009.

Puluhan masa aksi dengan mengunakan satu unit mobil lengkap dengan sound systim tiba dikantor KPK di Jalan Kuningan Persada Kota Jakarta Selatan pada pukul 13:30 WIB. Mereka menyuarakan agar  KPK segera memanggil mantan bupati Halteng   unutuk diperiksa pada kasus pembelian kapal cepat KM Faysayang.

“Penyimpangan pembelian Kapal cepat KM Faysayang tersebut bukan hanya saja dari isu tetapi didasarkan fakta fakta yang kuat,seperti pembeliannya tidak melalui proses tender tetapi penunjukan langsung dengan menggunakan akta notaris.” Kata ungkap Korlap M.Irwansyah kepada kabar malut kamis,(15/02/2018) melalui rilisnya.

Selain itu taksiran menurutnya, harga kapal tersebut hanya sekitar 7 Miliyar tetapi pemkab halteng mengeluarkan anggaran melalui APBD Tahun 2009,  untuk pembelian kapal tersebut sebesar  Rp 11,5 Miliyar sehingga jelas telah melakukan penggelembungan harga.

“Pembelian kapal tersebut sebelumnya dibeli terlebih dahulu oleh pengusaha M.Daeng Barang dengan harga 7 Miliyar harga tersebut merupakan tawar menawar antara M.Daeng Barang dengan pemilik kapal Tony Supit yang juga mantan Bupati Kabupaten Sitaro Sulawesi Utara.

Hal ini sesuai dengan alat bukti  berupa AKTA jual beli nomor  6 yang ditanda tangani Notaris Tedy Boham di Manado pada tanggal  4 Mei 2009. Setelah 5 bulan.

“Kapal tersebut dijual oleh M.Daeng Barang kepada Pemkab Halteng senilai 10 Miliyar dan digenjot nilai pajaknya menjadi 11,5 Miliyar oleh Pemkab Halteng untuk dibayarkan kepada M.Daeng Barang,” tambahnya.

“Tanpa acuan dengan harga perkiraan sendiri,padahal harga acuan wajib dikalkulasi secara keahlihan.Hal ini sesuai dengan perintah pasal 13 KEPPRES 80/2003,data yang dapat dipertanggung jawabkan sebagai alat untuk kewajaran harga penawaran.

Untuk itu kami (Satgas)Malut meminta KPK segera mengambil alih kasus tersebut,karena kasus yang ditangani kejaksaan tinggi maluku utara beberapa tahun silam,tetapi tidak ada penyelesaian.

“Bilamana tuntutan kami tidak ditindak lanjuti oleh KPK maka kami akan mendatangi KPK dengan masa yang lebih besar lagi untuk melakukan orasi.(*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut