LP2K Persoalkan Pengangkatan Sekretaris PPK Jailolo Selatan

  • Bagikan
Ilustrasi

JAILOLO – Lembaga Pengembangan Pesisir dan Kepulauan (LP2K) Maluku Utara mempersoalkan proses pengangkatan Felis Hamisi selaku Sekretaris PPK Jailolo Selatan. Pasalnya, pernah diberhentikan sebagai penyelenggara pemilu, semasa menjadi anggota PPK Jailolo Selatan pada pemilihan Gubernur tahun 2013 lalu.

“Saudara Falis sudah pernah melakukan pelanggaran pada pemilihan gubernur pada periode kemarin,” ungkap Ketua LP2K Malut Mardani Tomagola dalam rilisnya, Jumat (16/2/2018).

Menurutnya, penetapan Felis sesuai surat keputusan Bupati dengan nomor 14.A/kpts/2018 tersebut, tidak sesuai dengan perintah PKPU dengan nomor 3 tahun 2018 pasal 66 ayat 5, tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin, independen dan tidak berpihak.

Selain itu, sesuai prosedur pengusulan PPK melalui KPU kabupaten mengusulkan 3 nama calon Sekretaris PPK dan 4 calon staf sekretariat dan 2 nama. Namun,  dalam mengusulan tersebut PPK tidak mengusulkan nama yang bersangkutan.

“Yang jelas, penetapan sekretaris PPK Jalsel tidak sesuai perintah PKPU,” cetusnya.

Apalagi, kata Murdani, PPK Jalsel telah mengambil langkah melakukan rapat pleno untuk mempertimbangkan karena kode etik tersebut dengan alasan, Felis tidak pernah diusulkan melalui rapat pleno sesuai perintah aturan PKPU sebagai dasar dan bersangkutan pernah diberhentikan sebagai anggota PPK Jalsel karena melakukan pelanggaran kode etik pada pemilihan Gubernur tahun 2013 lalu.

Untuk itu, LP2K Malut meminta PPK Jalsel, KPU Halbar, Panwaslu Halbar. Untuk melihat hal ini. “Jangan sampai berdampak pada hasil pemilihan gubernur yang tahapannya sementara berjalan,” pungkasnya. (ags)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut