Plt Bupati Haltim Minta Pemprov Perhatikan Upah Honorer Daerah

  • Bagikan
Plt Bupati Haltim, Muh Din Ma'bud

MABA – Setelah kewenangan SMA/SMK dialihkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut), namun upah honorer SMA/SMK tidak berdasrkan upah minimum regional Pemprov, hal ini menjadi perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Timur (Haltim), sehingga diminta ada perhatian serius dari Pemprov untuk memberikan upah guru homorer yang sesuai.

“Jangan hanya kewenangan saja yang diambil, tetapi dampak dan konsekuensi  dari kewenangan itu juga harus diambil,” Kata Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Halmahera Timur (Haltim), Ir Muh Din.

Menurutnya, setelah SMA/SMK diambil kewenagan oleh Pemrov, ternyata pembayara upah hanya setengah dari Pemkab Haltim yang membayarakan, yakni berkisar Rp 700 ribu, sehingga itu, nantinya dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM)  tingkat generasi, tentunya akan terganggung dengan sikap dari teman-teman yang ada di Pemprov.

“Kadang berbicara soala prioritas, SDM, pendidikan dan kesehatan, tetapi didalam aplikasi tidak seperti itu,” terangnya.

Dengan adanya hal tersebut, baginya, pihak tentu ada keinginan untuk menambahkan, hanya ditakutkan jangan sampai terganggu di SD dan SMP, maka dari itu diharapkan agar para honorer SMK/SMA yang sudah diambil alih ini, sesuai upah minimum regional Provinsi.

“Masa seorang sarjan yang mengabdi dan anak kita untuk generasi kedepan, namun hanya dihargai dibawah upah minimum regional, jadi tolonglah Pemprov bisa memberikan upah honor berdasark upah minimum regional yang ada di Provinsi,” harapnya. (Ong)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut