Pegawai Morotai Sehari 5 Kali Absen

  • Bagikan
Asisten II Setda Pulau Morotai, Alex Wernasubun

DARUBA – Banyaknya kritik masyarakat soal malasnya Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai, membuat Bupati Benny Laos terpaksa mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) untuk mengatur kembali kedisiplinan para pegawai baik ASN maupun TKD.

Dalam sehari ASN dan TKD diabsen kehadiranya sebanyak 5 kali, yaitu pukul 08.00 pada saat apel pagi, pukul 10.00 pukul 12.00, pukul 14.00 dan pukul 16.00 sore pada saat apel pulang. Kalau misalnya ASN maupun TKD terlambat dipukul 08.00 saat apel pagi, maka gaji TKD dipotong sebesar 0,5 persen, sedangkan tidak hadir satu hari maka dipotong gaji 2 persen.

Aturan yang dikeluarkan Benny pun cukup ketat, dalam 9 jam kerja dilakukan 5 kali absen. Jika dalam satu kali absen lalu ASN yang bersangkutan tidak hadir, maka akan dilakukan pemotongan tunjangan kinerjanya dalam hal ini Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).

“Misalnya walau dia ikut apel pagi tapi saat diabsen pukul 10.00 lalu dia tidak ada maka tetap dipotong 0,5 persen. Kalau dalam 1 hari penuh dia tidak masuk maka pemotongannya 2 persen,” kata Asisten II Setda Pulau Morotai, Alex Wernasubun kepada wartawan, Rabu (4/7/2018).

Lanjutnya, diperketatnya sistem absensi ASN ini bertujuan agar ASN harus benar-benar bekerja dengan baik dan profesional karena dalam jangka pendek akan dikeluarkan aturan Perbup soal fungsi dan topoksi masing-masing pegawai.

“Bupati hanya mau buat birokrasi yang punya kepedulian dalam melakukan pelayanan. Bahkan, sehari dua ini Bupati juga mau mengeluarkan Perbup tentang pencapain kinerja bagi ASN. Hal ini dilakukan sehingga seluruh ASN dan TKD  agar jangan lagi malas berkantor, harus kerja sesuai dengan jam kerjanya,” jelasnya.

Menurutnya, untuk ASN tidak ada alasan tinggal jauh lalu terlambat, sedangkan untuk TKD nanti dipertimbangkan sesuai degan jarak tempuh dari rumah ke kantor.

“SementaraTKD akan sudah tidak lagi ditempatkan di SKPD tapi di desa, jadi tidak masalah, yang penting dia harus bekerja dengan baik untuk membantu pemerintah desa, dan dia juga bagian dari perpanjangan tangan SKPD. Jadi untuk TKD satu desa kita tempatkan 10 orang,” ugkapnya.

Kebijakan yang diambil ini diharapkan dapat membuahkan para birokrasi yang patut kepada pekerjaan demi kestabilan dan kemajuan daerah. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut