Sudah Dimekar, Pemerintah Pulau Rao Belum Bisa Beraktivitas

  • Bagikan
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Pulau Morotai, Jamaludin

DARUBA – Walau sudah dimekarkan menjadi kecamatan baru sejak 28 Mai 2018, Pulau Rao belum bisa menjalan aktivitas pemerintahannya, karena hingga saat ini Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pembentukan Kecamatan Pulau Rao yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai ke Biro Hukum dan HAM Provinsi Maluku Utara belum juga disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Dengan demikian, dasar hukum Pulau Rao untuk berdiri sebagai kecamatan baru belum ada.

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Pulau Morotai, Jamaludin mengungkapkan lambatnya penerbitan nomor register Perda dari Biro Hukum dan HAM Provinsi Maluku Utara disebabkan karena adanya perubahan PP nomor 19 tahun 2008 ke PP nomor 17 tahun 2018 tentang pembentukan kecamatan.

“Dalam PP nomor 17 tahun 2018, ada tiga persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembentukan suatu kecamatan, yaitu persyaratan dasar, persyaratan teknis dan persyaratan administrasi,” ungkap Jamaludin  dikonfirmasi KabarMalut di ruangannya, Selasa (10/7/2018).

Menurutnya, dari tiga persyaratan tersebut, Pulau Rao belum memenuhi persyaratan dasarnya yaitu minimal harus memiliki 10 desa untuk bisa dimekarkan menjadi kecamatan. Sementara Pulau Rao hanya memiliki 5 desa.

“Kalau dalam PP nomor 19 tahun 2008, walau hanya 5 desa sudah bisa dimekarkan menjadi kecamatan. Tapi kalau PP nomor 17 tahun 2018 harus minimal 10 desa, jadi kendalanya di situ, mau tidak mau kita tetap harus mengacu pada PP yang baru itu,” kata Jamaludin.

Akan tetapi, lanjutnya, saat dikonsultasikan kembali, pihak Provinsi mengatakan ada kemudahan dan pertimbangan untuk Pulau Rao karena Kabupaten Pulau Morotai masuk dalam kawasan strategis nasional.

“Kita ada kemudahan karena kita masuk dalam kawasan strategis nasional, yang pertama kita masuk wilayah perbatasan, kedua kita masuk dalam pembangunan berskala nasional seperti KEK dan KSPN, dan kita juga masuk dalam rencana tata ruang wilayah nasional, sehingga bisa  walau hanya 5 desa,” teranya.

Ditanya, apakah dengan kemudahan dan pertimbangan tersebut, bisa dipastikan Pulau Rao sudah bisa menjalankan aktifitas pemerintahan, Jamaludin mengaku, tetap akan diupayakan. Ia pun menghimbau kepada masyarakat Pulau Rao agar tidak berkecil hati dengan lambatnya masalah ini.

“Karena kita saat ini juga berupaya semaksimal mungkin agar Pulau Rao sudah bisa menjalan aktivitas pemerintahannya dalam tahun ini juga,” pungkasnya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut