Bebankan Pelapor Cari Alat Bukti, Kinerja Polsek Gane Barat Dipertanyakan

  • Bagikan
Kantor Polsek Gane Barat

LABUHA – Kinerja penyidik Polsek Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) dalam penanganan kasus penjualan bantuan sosial Beras Sejahtera (Rastra) yang diduga dilakukan Pemerintah Desa (Pemdes) Koititi, patut dipertanyakan. Terbukti pihak Polsek membebankan para pelapor untuk mencari tambahan alat bukti untuk menindaklanjuti kasus yang dilaporkan.

Ketua Pemuda Desa Koititi, Ateng mengaku pasca pemeriksaan saksi-saki yakni Sekretaris Desa Udin Hi Ibrahim, Anggota BPD, Darman Azis dan Darto  Hi Kadar serta Kepala Desa Musli Marassabesy, dirinya dipanggil oleh Kanit Reskrim Polsek Gane Barat, Bripka Yusup Tidore untuk diwawancarai sambil meminta mencari bukti tambahan.

“Apakah saudara sehat jasmani dan rohani, Saya jawab sehat. Setalah itu saya disuruh kembali ke desa cari alat bukti beras yang dijual, katanya (Kanit Reskrim) masih kurang karena dalam laporan saya ada 32 karung sementara ada di polsek 9 karuang. Saya jadi heran kenapa saya yang disuru cari alat bukti,” ungkap Ateng kepada KabarMalut melalui sambungan telepon, Jumat 27/7/2018.

Menanggapai hal ini, Kapolsek Gane Barat, Ipda Rizky Yanuar Hernanda saat dikonfirmasi mengatakan, dirinya belum dapat laporan langsung dari anggotanya, terkait perintah Bripka Yusup Tidor kepada pelapor untuk mencari tambahan alat bukti, Kapolsek mengaku perintah mencari alat bukti itu hanya bersifat informasi, jika ada informasi keberadaan beras yang dijual segera dilaporkan kepada pihaknya.

“Saya juga sampaikan kepada Kanit, jika ada temuan alat bukti baru segera dilaporkan ke pihak Polsek. Mungkin penyampaian Kanit itu diikuti dengan emosi,” tutur Kapolsek Ipda Rizky.

Terpisah, Direkrut Devisi Hukum LSM-PEKAMU Malut Julkifli L. Ali, menilai Polsek Gane Barat tidak profesional dalam penanganan kasus penjual Rastra. Dirinya mengatakan, untuk membuktikan semua itu pihak Polsek melalui penyidik seharusnya sudah tahu siap-siap yang menjual dan membeli Rastra tersebut karena sudah ada keterangan dari saksi-saksi.

“Kinerja Polsek Gane Barat itu harus dievaluasi oleh pimpinan di atas Polsek. Mencari alat bukti itu tugas penyelidik bukan masyarakat dalam hal ini pelapor,” ucap Alumni Faktultas Hukum Universitas Jayabaya Jakarta ini.

Selain Julkifli, Praktisi Hukum Sulfi Majid juga mempertanyakan sikap Polsek Gane Barat yang meminta pelapor mencari alat bukti. Sikap Polsek Gane Barat sangat keliru karena hal tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab penyelidik.

Sulfi menjelaskan, dalam hal tahapan penyelidikan berarti mencari dan menghadirkan barang bukti merupakan tugas penyelidik. Hal itu sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP, yakni Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

“Selain itu, pada Pasal 1 angka 5 KUHAP Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Penegakan hukum harus sesuai dengan hukum acara,  jika tidak sesuai dengan perintah KUHAP, maka demi hukum hal itu dianggap cacat,” tegasnya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut