Aneh…!! Di Halsel Kades Bisa Pecat Anggota BPD

  • Bagikan
Tiga Anggota BPD Wayatim, dari kanan ke kirim. Adam Hatay, Sahril Hatta dan Asri Hi. Amir saat diwawancarai wartawan di Warkop Basigaro

ABUHA – Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) tidak hanya bisa dilakukan Bupati, seorang Kades juga bisa memberhetikan BPD dan membatalkan SK Bupati. Terbukti, kebijakan aneh ini diterapkan Kades Wayatim, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Sainudin Hi Adam dengan berani memecat anggota BPD beserta Ketua BPD.

Anggota BPD Wayatim, Adam Hatay menuturkan, semenjak Kades Sainudin dilantik pada awal tahun 2017 lalu, para anggota BPD langsung diberhentikan dan sudah tidak lagi dilibatkan dalam urusan pemerintah desa. Bahkan tunjanganpun, Kades Sainudin enggan bayar.

“Jadi dalam SK nama kami, tapi yang terima tunjangan selama ini BPD versi Kades. Sudah tentu tanda tangan dalam kwitansi penerimaan tunjangan itu bukan tanda tangan kami,” tutur Adam kepada KabarMalut, Jumat (14/9/2018).

Selain tanda tangan, dalam kwitansi tunjang BPD yang diduga palsu itu, Kades Sainudin juga memalsukan tandatangan BPD dalam dokumen APBDes, RKPDes dan dokumen lainya.

“Masalah ini kami sudah laporkan ke pihak Inspektorat,” ujarnya.

Kepala Inspektorat, Slamet Ak, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, membenarkan bawah, ada laporan dari pihak BPD Desa Wayatim. Pihaknya dalam waktu dekat berkoordinasi dengan DPMD guna menindak lanjutan laporan tersebut.

“Kita panggil Kades melalui Kepala DPMD untuk diminta keterangan dan pertanggung jawaban,” ucap Slamet.

Terpisah, Kepala DPMD Halsel, Bustamin Soleman mengaku segera memanggil Kades Sainudin untuk diminta penjelasan. Selain itu, Bustamin juga menegaskan sikap Kades Sainudin itu melanggar aturan.

“Yang jelas kami kami panggil. Tidak bole itu, karena itu langgar aturan,” tutup Bustamin. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut