Bawaslu Akan Laporkan Money Politik AGK-YA ke MK

  • Bagikan
Koordinator Devisi Hukum Bawaslu Malut, Aslan Hasan

TERNATE – Proses pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kecamatan Sanana dan Pulau Taliabu, serta 6 desa di Kecamatan Kao Teluk yang berlangsung Rabu (17/10) lalu, ditemukan sejumlah masalah. Badan Pengawasan Pemelihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara (Malut) telah mengumpulkan semua bukti pelanggaran Pemilu pada PSU dan akan dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Bukti pelanggaran Pemilu yang akan disampaikan ke MK diantaranya, kasus money politik yang dilakukan langsung oleh calon gubernur Abdul Ghani Kasuba (AGK) dan tim relawan AGK-YA, intervensi AGK ke dalam TPS, keterlibatan oknum polisi mengambil alih tugas KPPS di TPS, serta keterlibatan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Malut di lokasi PSU.

“Seluruh rangkaian pelanggaran akan kita catat dan kita akan laporkan ke MK, video-vidio yang beredar kunjungan yang bertepatan dengan pelaksanana PSU, bagian-bagian itu kita catat semua dan kita akan laporkan ke MK, mulai dari keterlibatan ASN, jajaran Pemerintah Provinsi yang terjun langsung ke lokasi PSU, Polisi yang terlibat dan bagi-bagi uang kita akan laporkam ke MK,” ungkap Koordinator Devisi Hukum Bawaslu Malut, Aslan Hasan kepada KabarMalut, Sabtu (20/10/2018).

Selain itu, Aslan mengaku semua pelanggaran Pemilu yang menjadi temuan jajarannya maupun laporan warga, telah diperintakan untuk segera ditindaklanjuti Bawaslu Kabupaten Kepulaun Sula (Kepsul) dan Bawaslu Pulau Taliabu. Para saksi telah dilayangkan undangan untuk dimintai keterangan.

“Proses penanganannya sudah jalan mulai 18 Oktober kemarin, bila proses itu lambat maka kita akan take over ke Bawaslu Provinsi untuk ditangani di Gakkumdu Provinsi. Kita segera memanggil Gubernur (AGK) untuk memintai keterangan seputar bagi-bagi uang jelang H-1 PSU di dua kecamatan dan enam desa tersebut,” kata Aslan.

Menurut Aslan, pelanggaran Pemilu juga terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sanana, oknum Polisi mengambil alih kerja penyelengara tingkat bawah yakni petugas TPS dan PPS. Tindakan ini sudah tentu sangat mencederai demokrasi, karena menyalahi aturan dan prosedur PKPU.

“Apakah pelanggaran itu dilakukan dengan sengaja atau suatu kelalaian,  kita juga belum pastikan, makanya hari ini kita menunggu  progres Bawaslu Kepulauan Sula. Selain itu, kita juga memanggil Kalapas karena terjadi di dalam Lapas,” jelasnya.

Kasus money politik yang dilakukan AGK di Kecamatan Sanana serta oleh timnya di Kecamatan Taliabu Barat akan diproses sesuai dengan ketentuan, namun prosesnya berlangsung di Bawaslu kedua kabupaten. Jika lambat, Bawaslu Provinsi segera mengambil alih penanganya untuk segera diselesaikan.

Dosen Hukum Unkhair Ternate ini juga menilai, saat pelaksaan pencoblosan berlangsung, calon petahana AGK nampak memasuki salah satu TPS. Tindakan tersebut tidak dibolehkan karena bersangkutan disaat yang sama sebagai gubernur dan juga pasangan calon Gubernur.

“Semua rangkaian pelanggaran ini menunjukan betapa rusaknya demokrasi di momentum PSU itu dan Bawaslu berupaya melihat itu sebagai pelanggaran yang harus ditangani secepatnya untuk menjawab segala presepsi yang muncul di masyarakat,” pungkasnya dengan tegas. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut